Teras News — Dua perguruan tinggi terkemuka Indonesia, ITB dan IPB, kini ikut terlibat dalam pembenahan sektor pertambangan di kawasan Bogor Barat. Bukan perkara kecil: wilayah ini selama ini dikenal memiliki aktivitas tambang yang pelik dari sisi tata kelola lingkungan maupun administrasi.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menggandeng akademisi dari kedua institusi tersebut. Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Rabu (13/5), menegaskan keterlibatan ITB dan IPB ditempuh demi mewujudkan tata kelola tambang yang tertib dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Bogor.
Akademisi Masuk, Bukan Sekadar Pengawas
Pelibatan institusi akademik dalam urusan pertambangan daerah bukan langkah yang lazim. ITB, yang dikenal dengan keahlian di bidang teknik geologi dan pertambangan, serta IPB dengan kapasitas kajian lingkungan dan sumber daya alam, dinilai dapat memberi landasan ilmiah bagi kebijakan tambang yang selama ini kerap disorot karena kerusakan lingkungan.
Baca Juga:
Bagi warga Bogor Barat yang tinggal di sekitar kawasan tambang, keterlibatan para peneliti dari dua kampus besar ini bisa berarti lebih dari sekadar perubahan regulasi di atas kertas. Aktivitas tambang yang tidak terkendali di wilayah hulu kerap berdampak langsung, mulai dari sedimentasi sungai, kerusakan jalan desa akibat lalu lintas kendaraan bermuatan berat, hingga ancaman longsor di kawasan perbukitan.
Tata Kelola Tambang Jadi Fokus
Ade Ruhandi tidak merinci dalam kapasitas apa konkretnya peran ITB dan IPB akan dijalankan. Namun arah kebijakannya jelas: pembenahan menyeluruh atas sektor pertambangan yang selama ini dianggap belum tertib.
Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah yang memiliki potensi tambang cukup besar, terutama bahan galian seperti batu, pasir, dan material konstruksi lainnya. Tingginya permintaan material bangunan dari kawasan Jabodetabek menjadikan aktivitas tambang di wilayah ini terus bergerak, kadang melampaui batas izin yang ada.
Dengan masuknya ITB dan IPB, pemerintah daerah tampaknya ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar kajian teknis yang lebih kuat, bukan semata pertimbangan administratif.
Publik kini menunggu, sejauh mana rekomendasi akademisi dari kedua kampus itu akan benar-benar dijalankan di lapangan, dan apakah dampaknya bisa langsung dirasakan oleh warga yang selama ini hidup berdampingan dengan aktivitas tambang di Bogor Barat.
Editor: Surya Dharma
