MAKASSAR, Terasnews.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar mengawal beberapa proyek strategis Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2023.
Pengawasan proyek strategis ditandai dengan penandatanganan pakta integritas oleh Walikota Moh Ramdhan Pomanto dan Kepala Kejari Makassar, Andi Sundari. Penandatanganan dilakukan di Kantor Kejari Makassar di Jalan Amangappa pada Senin, 3 April 2023.
Danny panggilan akrab Wali Kota Makassar mengungkapkan, ada beberapa proyek strategis di Kota Makassar yang dikawal kejaksaan. Ini termasuk Makassar Government Center (MGC), Makassar Core City Arena atau MACCA, Sirkuit Internasional Untia, dan Japparate.
Menurutnya, pengawasan dari Kejari Makassar merupakan upaya memitigasi risiko penyimpangan dalam pelaksanaan suatu proyek. Dengan begitu, tidak ada alasan untuk masalah seperti penyerapan dana, kualitas proyek, dan administrasi proyek pemerintah.
“Masih banyak KPA/PPK dan PPTK yang terkadang salah menafsirkan undang-undang, padahal pengerjaan proyek sudah berulang kali dilakukan. Misalnya, ada tawaran proyek yang membuang 20% anggaran. Hal ini memprihatinkan karena dapat mempengaruhi kualitas proyek,” ungkap Danny.
Untuk mengatasi masalah ini, Danny Pomanto menyarankan perlu adanya standar dan SOP yang jelas dalam menafsirkan undang-undang. Bersama dengan tim Kejari, mereka telah menyusun standar ini untuk memberikan interpretasi hukum yang valid.
“OPD yang bertanggung jawab atas proyek-proyek strategis untuk memitigasi risiko hukum sebelum muncul ancaman dan hambatan, berkonsultasi dengan Kejari seperlunya,” tambahnya.
Dengan pengawasan tersebut, Danny Pomanto berharap proyek-proyek strategis Pemkot Makassar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya penyerapan anggaran dengan baik, dengan harapan hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Kejari Makassar Andi Sundari mengatakan, pengawasan yang diberikan merupakan bentuk mitigasi terhadap risiko hukum pelaksanaan proyek strategis Pemkot Makassar.
Kejari Makassar akan memberikan tuntunan berupa aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat. Namun, Andi Sundari menegaskan, panduan ini bukan jaminan minimnya temuan.
“Jika aturan tersebut dilanggar, maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu yang terlibat,” tegasnya.
Komentar