Teras News — Bupati Bulungan Syarwani mendorong seluruh transaksi keuangan di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya beralih ke sistem digital, termasuk penggunaan QRIS. Ia menyebut transaksi tunai menyimpan risiko hukum yang bisa menjerat pengurus koperasi, bahkan dari selisih uang sekecil Rp500.
“Jujur saja yang saya khawatirkan itu hanya karena kembalian Rp500 atau Rp50 itu bisa berdampak hukum kalau diakumulasi. Tentu kita ingin juga seluruh pengurus atau pengelola koperasi itu aman. Jadi kita arahkan kepada berbasis digital dalam transaksi keuangan,” kata Syarwani, Sabtu.
Transaksi Nontunai Sudah Digerakkan sejak Peluncuran di Desa Apung
Dorongan ini bukan hal baru bagi Syarwani. Saat peluncuran Koperasi Merah Putih di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, ia sudah mengajak pihak perbankan yang hadir agar transaksi di gerai koperasi berjalan secara nontunai.
Baca Juga:
Menurut dia, transaksi berbasis digital jauh lebih aman karena setiap catatan keuangan tersimpan otomatis dan bisa ditelusuri. Risiko kesalahan pencatatan manual, sekecil apapun, bisa terakumulasi dan berujung pada pelaporan hukum terhadap pengurus.
“Kalau sudah berbasis digital, misalnya menggunakan aplikasi QRIS, send-nya pun bisa ketik,” ujarnya.
Akuntabilitas Jadi Alasan Utama
Syarwani menegaskan Pemerintah Kabupaten Bulungan mendukung penuh program nasional Koperasi Merah Putih. Dukungan itu diwujudkan salah satunya dengan memastikan tata kelola keuangan koperasi berjalan akuntabel dan transparan.
Digitalisasi transaksi, kata dia, menjadi cara konkret untuk melindungi para pengurus dari potensi tuduhan penyelewengan. Tanpa pencatatan digital, selisih kecil dalam kembalian uang pun bisa menjadi celah persoalan hukum jika tidak terdokumentasi dengan baik.
QRIS sendiri merupakan standar kode QR nasional yang ditetapkan Bank Indonesia, memungkinkan pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital dan mobile banking dalam satu kode yang sama. Sistem ini sudah digunakan luas di berbagai sektor usaha kecil di Indonesia.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah pusat yang menyasar pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan sebagai penggerak ekonomi lokal. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah yang aktif mengimplementasikan program tersebut di Kalimantan Utara.
Pengurus koperasi di Bulungan kini menunggu kepastian infrastruktur digital yang memadai di tingkat desa agar sistem pembayaran nontunai bisa berjalan menyeluruh, termasuk di wilayah yang jaringan internetnya masih terbatas.
Editor: Ratna Dewi
