MAKASSAR, TERASNews.id – Perhelatan akbar Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) akan dipusatkan di Kota Makassar pada Agustus 2024 mendatang. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, beserta jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Gerakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mengurangi sampah di laut dan pesisir. Hal ini disambut baik oleh Pemerintah Kota Makassar, yang dalam hal ini diwakili oleh Pj Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra, saat menerima kunjungan langsung Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, beserta rombongan di Ruang Rapat Sekda, Balaikota, Jumat (26/07/2024).
Kabar baik ini tentunya disambut positif oleh pihak Pemkot Makassar. Firman menyatakan dukungan penuh dan akan membantu segala kebutuhan yang diperlukan oleh pihak penyelenggara.
“Makassar adalah kota pertama di luar Jawa yang ditunjuk untuk pelaksanaan ini. Kami mendukung dan menyambut baik rencana ini serta akan membantu apa pun yang dibutuhkan,” ucap Firman.
Sementara itu, Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Muhammad Yusuf, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahun ketiga pelaksanaannya dan memilih Kota Makassar di Pulau Sulawesi.
“Dua kota sebelumnya adalah Bali dan Surabaya. Inisiatif kegiatan ini adalah untuk mengurangi sampah di laut. Dan ini salah satu program prioritas kami,” ungkap Yusuf.
Dia mengungkapkan bahwa akan ada banyak kegiatan yang dilakukan selama acara tersebut, salah satunya adalah memberikan penghargaan pada kategori nelayan terinspiratif, kategori bank sampah, dan masih banyak kategori lainnya.
“Jadi kami masih menyeleksi tempatnya, apakah di Pantai Losari, Pantai Bosowa, atau di Untia. Kami masih tentatif dan akan memilih lokasi yang benar-benar pas,” tutupnya.
BCL telah diinisiasi sejak tahun 2022 dengan tujuan mendukung target nasional dalam penanganan sampah laut, yakni mengurangi 70 persen sampah laut pada tahun 2025 sesuai Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018. Program ini juga merupakan implementasi dari kebijakan ekonomi biru yang diprioritaskan oleh KKP.
Komentar