Teras News — Kamis (22/5/2026), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara tetap berjalan. Bukan sebentar — perpanjangan ditetapkan selama dua bulan ke depan, dengan skema yang sama seperti sebelumnya: satu hari WFH setiap minggu.
Airlangga menyampaikan keputusan itu saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2026). Ia menyebut pemerintah masih memantau perkembangan konflik Iran yang berdampak pada pasokan minyak dan gas dunia sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
“Ya kan kita monitor perangnya ini kan kita lihat lagi, 2 bulan lagi, gimana situasinya,” ujar Airlangga.
Baca Juga:
Konsumsi BBM Nasional Disebut Turun
Airlangga mengakui kebijakan ini membawa dampak nyata terhadap konsumsi bahan bakar minyak nasional. Namun ia menahan diri untuk merinci angka penghematan yang sudah dicapai.
“Ya tentu konsumsi-nya (BBM) turun. (Hitungan penghematan dari WFH) ada, nanti di kantong,” katanya singkat.
Kebijakan WFH ASN ini mulanya ditetapkan berlaku sejak April 2026, sebagai respons atas gejolak pasokan energi global akibat konflik Iran. Pemerintah memilih jalur penghematan energi domestik sebagai salah satu penyangga di tengah ketidakpastian harga minyak internasional.
Jumat Jadi Hari WFH, Senin-Kamis Tetap di Kantor
Aturan teknis pelaksanaan WFH tertuang dalam regulasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Pola kerjanya membagi lima hari kerja menjadi empat hari work from office (WFO) pada Senin hingga Kamis, dan satu hari WFH pada hari Jumat.
WFH dilaksanakan dari rumah atau tempat tinggal yang menjadi domisili resmi ASN bersangkutan.
Meski demikian, penerapannya tidak seragam di semua instansi. Setiap kementerian dan lembaga menyesuaikan skema tersebut dengan fungsi dan tugas masing-masing unit kerja, sehingga tidak semua ASN otomatis menjalankan WFH di hari Jumat.
Dua bulan ke depan menjadi periode pengamatan pemerintah. Situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik yang melibatkan Iran, akan terus dipantau sebelum pemerintah memutuskan apakah kebijakan ini diteruskan, diperketat, atau dihentikan.
Editor: Ratna Dewi
