Teras News — Presiden Prabowo Subianto meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Nganjuk, Sabtu (16/5/2026). Di hadapan peserta acara, ia menegaskan kekayaan Indonesia tidak boleh terus-menerus dicuri.
Peresmian ribuan koperasi ini disebut Prabowo sebagai tonggak sejarah. Seluruhnya berdiri hanya dalam tujuh bulan, sebuah pencapaian yang ia kaitkan langsung dengan kemampuan bangsa membangun ketahanan pangan secara mandiri.
Prabowo: Bangsa Indonesia Bukan Bangsa yang Lembek
Dalam pidatonya, Prabowo menantang siapa saja yang dianggap membela para pencuri kekayaan negara. Ia menyebut kehadirannya di Nganjuk sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat.
Baca Juga:
“Saudara-saudara, bangsa Indonesia kalau memang mau, kalau memang bekerjasama, bangsa Indonesia bukan bangsa yang lembek, bukan bangsa yang kalah, bangsa yang kuat! Itu keyakinan saya. Dan hari ini saya hadir di sini bersama saudara-saudara pertanggungjawaban kita kepada bangsa dan rakyat kita,” ucap Prabowo dalam tayangan Sekretariat Presiden.
Peringatan keras ia sampaikan kepada pihak-pihak yang dinilai berpihak pada pelaku korupsi atau penjarah sumber daya negara. “Yang mau membela rakyat bersama saya silakan, yang mau membela maling-maling itu silakan di situ, kau akan hadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin itu!” tegasnya.
Koperasi Desa Merah Putih sebagai Pilar Ketahanan Pangan
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program pemerintah untuk memperkuat ekonomi di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi salah satu instrumen distribusi kebutuhan pokok dan penguatan ketahanan pangan nasional. Program ini menargetkan pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia.
Prabowo mengajak masyarakat yang ingin membangun Indonesia untuk bersatu bersamanya. Ia menyebut kolaborasi antara pemerintah dan rakyat sebagai kunci agar kekayaan alam negeri ini tidak lagi mengalir keluar tanpa manfaat bagi warganya sendiri.
Peresmian di Nganjuk ini menjadi salah satu gelombang peluncuran koperasi desa dalam skala besar yang digenjot pemerintah sejak awal 2026. Publik kini menantikan realisasi operasional ribuan koperasi tersebut dan dampak nyatanya terhadap harga kebutuhan pokok di tingkat desa.
Editor: Ratna Dewi
