Prabowo Perintahkan Percepatan PLTS 100 Gigawatt, Pembangkit Diesel Dipangkas 10 GW Tahun Ini

Teras News — Selasa (21/4/2026) siang, Istana Negara Jakarta menjadi tempat pertemuan yang hasilnya langsung menyentuh arah kebijakan energi nasional. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dan secara langsung memerintahkan percepatan program PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) berkapasitas 100 gigawatt — salah satu target energi terbarukan terbesar yang pernah dicanangkan pemerintah Indonesia.

Rapat itu dihadiri CEO BPI Danantara Rosan Roeslani. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, yang turut hadir, langsung memberi keterangan kepada wartawan usai pertemuan.

“Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang Diesel, jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara dan PLN,” kata Brian.

Diesel Dipangkas 10 GW, PLTS Ditambah 7 GW di 2026

Brian merinci dua target konkret yang harus dicapai tahun ini. Pertama, kapasitas pembangkit listrik berbahan bakar diesel dikurangi sebesar 10 gigawatt. Kedua, pemerintah mendorong penambahan kapasitas energi terbarukan dari PLTS sebesar 7 gigawatt — sehingga total penambahan energi hijau dari program ini mencapai 17 gigawatt.

“Ditargetkan tahun ini 10 Giga Watt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lain ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt,” ujarnya.

Angka 17 gigawatt itu bukan sembarang kalkulasi. Brian menyebut angka tersebut lahir dari perhitungan bersama antara Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan sejumlah ahli dari perguruan tinggi.

“Jadi untuk saat ini dari perhitungannya bersama sama Kementerian ESDM, PLN Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 giga bisa instalasi PLTS gitu,” kata Brian.

PLN Jadi Pelaksana, Lokasi Belum Diumumkan

Soal lokasi pembangunan panel surya, Brian menyerahkan sepenuhnya kepada PLN selaku pelaksana teknis di lapangan.

“Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” tuturnya.

Artinya, warga di berbagai daerah yang selama ini masih bergantung pada pembangkit diesel — umumnya tersebar di kawasan terpencil dan wilayah timur Indonesia — belum tahu persis kapan dan di mana perubahan itu akan terasa. PLN belum memberikan pernyataan publik soal peta jalan teknis program ini pasca-rapat.

Dilansir dari laporan CNBC Indonesia.