Teras News — Rp 2-3 triliun. Itulah angka minimum yang disebut ekonom Maybank Indonesia sebagai syarat agar skema Bond Stabilization Fund (BSF) bisa bekerja efektif menjaga nilai tukar rupiah di pasar obligasi. Dana itu pun hanya cukup dalam kondisi tekanan yang tidak berkepanjangan.
BSF adalah mekanisme di mana pemerintah membeli kembali (buyback) surat utang negara yang dilepas investor asing, sehingga pasokan dolar dari investor bisa terjaga dan nilai tukar rupiah tidak terus tertekan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah memperkenalkan skema ini sebagai salah satu opsi menjaga stabilitas rupiah, meski ia menegaskan penerapannya belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena masih membutuhkan proses.
Rupiah Sentuh Level Terlemah Sepanjang Sejarah di Rp 17.500 per Dolar AS
Pernyataan para ekonom itu muncul setelah rupiah sempat menyentuh kisaran Rp 17.500 per dolar AS pada perdagangan Rabu (13/5/2026) pagi, yang tercatat sebagai level terlemah sepanjang sejarah. Pada penutupan hari yang sama, kurs rupiah menguat kembali ke posisi Rp 17.460 per dolar AS.
Baca Juga:
Chief Economist Maybank Indonesia Myrdal Gunarto mengatakan mekanisme BSF pada dasarnya bisa bekerja di pasar obligasi, asalkan pemerintah memiliki anggaran intervensi yang memadai. “Kalau untuk di bond market sih harusnya kalau misalkan mereka ada budget untuk intervensi Rp 2-3 triliun ya harusnya sih cukup,” ujar Myrdal.
Namun Myrdal langsung mengingatkan batas kemampuan itu. Kapasitas pemerintah tetap terbatas apabila tekanan terhadap rupiah berlangsung berkepanjangan. Karena itu, kepercayaan investor hanya bisa dipertahankan jika fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. “Kecuali memang yang kita lihat ya sekarang ya kondisinya adalah investor justru tertarik kalau misalkan deal kita naik as long as performa ekonomi kita solid. Tidak menunjukkan suatu hal yang nervous begitu buat investor,” katanya.
SAL Jadi Dilema: Stabilisasi Rupiah Versus Dorongan Pertumbuhan
Kepala Riset Ekonomi Makro dan Market Permata Bank Faisal Rachman menyoroti sisi lain yang tidak kalah krusial, yaitu sumber pendanaan BSF itu sendiri. Pada tahap awal, skema ini menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL), yakni sisa dana APBN yang belum terpakai dari tahun-tahun sebelumnya.
Penggunaan SAL untuk BSF membawa dilema tersendiri. “Sumber dana lewat SAL ini jadi dilema. Satu sisi untuk stabilisasi Rupiah dan jadi buffer untuk tekanan global, tapi satu sisi pemerintah masih pertahankan kebijakan pro-growth-nya,” ujar Faisal kepada CNBC Indonesia, Rabu (13/5/2026).
Faisal mengakui BSF pada prinsipnya mampu mendukung stabilitas kurs. “BSF memang membuat pemerintah bisa melakukan buyback jadi harga obligasi bisa lebih stabil. Namun ini jika tidak dikelola hati-hati bisa menimbulkan isu,” tegasnya. Ia menekankan implementasi BSF perlu dilakukan cermat karena bisa langsung memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah yang kini berfokus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di sisi kebijakan, Purbaya Yudhi Sadewa memilih berhati-hati. Usai seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026), ia menyampaikan BSF memang disiapkan sebagai salah satu instrumen, tetapi tidak akan diaktifkan tergesa-gesa. “Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti,” kata Purbaya.
Pemerintah kini menghadapi pilihan yang tidak mudah: menggunakan cadangan fiskal untuk meredam gejolak nilai tukar, atau menjaganya demi menjaga momentum pertumbuhan. Respons pasar terhadap keputusan itu, menurut para ekonom, akan sangat bergantung pada seberapa kuat data ekonomi Indonesia ke depan.
Editor: Surya Dharma
