Teras News — 62 persen — itu kontribusi sepuluh provinsi anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Angka itu menjadi latar penting saat para gubernur bertemu dalam rapat kerja FKD-MPU di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Selasa (12/5/2026), dan menyepakati tiga klaster kerja sama baru: ketahanan energi, giant sea wall di lima provinsi, dan pengelolaan sampah.
Tiga Klaster Baru Tambahi Enam Kesepakatan Juni 2025
Sebelum rapat kerja di Semarang ini, sepuluh gubernur sudah menandatangani enam klaster kerja sama pada Juni 2025. Keenamnya mencakup ketahanan pangan, pariwisata, kebencanaan, ketertiban umum, kesejahteraan sosial, dan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE). Tiga klaster baru yang disepakati Selasa kemarin otomatis menambah total menjadi sembilan bidang kolaborasi antardaerah.
Sepuluh provinsi yang tergabung dalam FKD-MPU meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Baca Juga:
Gubernur Luthfi: Kolaborasi Lintas Provinsi Tidak Bisa Ditunda
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, yang memimpin rapat kerja itu, mendorong seluruh perwakilan provinsi untuk segera menindaklanjuti hasil kesepakatan begitu kembali ke daerah masing-masing.
“Saya berharap sekembalinya teman-teman ke wilayah masing-masing, segera membahas implikasi dari hasil rapat kerja ini. Outputnya adalah kita bisa melakukan eksplorasi wilayah dan kolaborasi antardaerah,” kata Luthfi.
Ia menyebut kondisi geopolitik global yang mendorong harga minyak dunia naik sebagai alasan mendesak untuk memperluas produksi energi baru terbarukan di tingkat daerah. Soal sampah, Luthfi merujuk pada target nasional yang dicanangkan Presiden.
“Persoalan sampah ini menjadi prioritas Presiden melalui zero sampah 2029. Kita harus berupaya bisa zero sampah tahun 2028, dengan mereplikasi praktisi baik yang sudah ada di beberapa daerah,” jelasnya.
Wamen Bima Arya Minta Gubernur Pakai Kendaraan Listrik
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hadir dan menyoroti dua agenda besar dalam forum ini: energi dan distribusi pangan. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat sudah mengarahkan agar harga BBM bersubsidi tetap stabil hingga akhir tahun.
“Energi ini menjadi pekerjaan rumah bersama, Presiden telah memberikan arahan agar harga BBM subsidi tetap stabil sampai akhir tahun ini. Juga percepatan transformasi ke kendaraan elektrik, kalau bisa semua gubernur mulai memakai kendaraan listrik,” ujar Bima Arya.
Pada sisi ketahanan pangan, ia mengingatkan bahwa konektivitas distribusi bahan pokok penting harus dipikirkan bersama agar pasokan tidak terganggu. Kolaborasi antardaerah, menurutnya, adalah kuncinya. Bima Arya juga menyatakan ingin melihat sejauh mana tindak lanjut nyata dari enam rencana aksi yang sudah disepakati para gubernur pada 2025.
Rapat kerja ini menjadi forum tahunan yang menyatukan kepala daerah dari provinsi-provinsi berpenduduk besar di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Dengan sembilan klaster kerja sama yang kini aktif, para gubernur dituntut menerjemahkan kesepakatan di atas kertas menjadi program konkret di masing-masing wilayah, terutama di tengah tekanan harga energi global dan target nol sampah nasional yang tenggat waktunya kian dekat.
Editor: Surya Dharma
