Teras News — 5,8% hingga 6,5% — itulah target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kerangka anggaran tersebut di hadapan Sidang Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 pada Rabu (20/5/2026), sekaligus memerintahkan bank-bank Himbara untuk menurunkan bunga kredit bagi rakyat.
Defisit APBN 2027 Dipatok 1,8%-2,4% dari PDB
Dalam paparannya, Prabowo merinci sejumlah target fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN 2027. Pendapatan negara ditargetkan berada di kisaran 11,82% hingga 12,40% dari Produk Domestik Bruto (PDB), guna menopang berbagai program prioritas pemerintah. Defisit APBN ditetapkan pada rentang 1,8% hingga 2,4% dari PDB. Nilai tukar rupiah diasumsikan bergerak di kisaran Rp 16.800 hingga Rp 17.500 per dolar AS.
Prabowo menegaskan bahwa RAPBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. “RAPBN jadi wujud alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan kesejahteraan rakyat,” kata Prabowo dalam sidang tersebut. Pernyataan itu muncul di tengah pengakuannya bahwa Indonesia kini menghadapi tekanan ekonomi dan geopolitik global yang semakin kompleks.
Baca Juga:
5.000 Desa Nelayan dan Kesejahteraan Guru Jadi Program Unggulan
Prabowo mengumumkan program pembangunan 5.000 Desa Nelayan dalam tiga tahun ke depan. Setiap desa nelayan yang dibangun akan dilengkapi fasilitas es — infrastruktur dasar yang selama ini kerap absen di kawasan pesisir dan menghambat kualitas hasil tangkapan ikan.
Kesejahteraan guru juga masuk dalam daftar prioritas yang disampaikan Prabowo di hadapan anggota DPR. Pemerintah turut mendorong pengelolaan dan kedaulatan laut sebagai bagian dari agenda besar penguatan sektor maritim nasional.
Ekspor Rp 1.100 Triliun, tapi Tax Ratio Kalah dari Filipina dan Meksiko
Di balik angka ekspor yang besar, Prabowo menyoroti sebuah ironi fiskal yang belum terpecahkan. Indonesia saat ini tercatat sebagai eksportir batu bara, sawit, dan ferro alloy (paduan besi) terbesar di dunia, dengan nilai ekspor mencapai Rp 1.100 triliun per tahun. Namun rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB — atau yang dikenal sebagai tax ratio — Indonesia masih tertinggal dibanding Filipina dan Meksiko.
Prabowo juga mengangkat tren yang mengkhawatirkan: jumlah kelas menengah terus menyusut, sementara angka kemiskinan justru merangkak naik. Dua kondisi ini menjadi konteks penting di balik desain kebijakan fiskal yang pemerintah tawarkan untuk 2027.
Perintah penurunan bunga kredit kepada bank-bank Himbara — yang mencakup BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN — menjadi salah satu instrumen yang diharapkan dapat mendorong daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor riil. Langkah ini diumumkan bersamaan dengan penyampaian KEM-PPKF, menandai arah kebijakan moneter-fiskal yang ingin pemerintah dorong menjelang penyusunan APBN 2027 secara penuh.
DPR kini memegang bola. Kerangka makro yang disampaikan Prabowo pada Rabu (20/5/2026) akan menjadi dasar pembahasan antara pemerintah dan legislatif sebelum RAPBN 2027 dirampungkan dan disahkan.
Editor: Arif Budiman
