Teras News — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengucurkan insentif fiskal senilai Rp1 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi, dengan pemberian perdana menyasar wilayah regional Nusa Tenggara dan Maluku. Penghargaan diserahkan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (19/5).
“Di tahun ini, kita alokasikan anggaran sebanyak Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah [adalah] pembina dan pengawas pemerintahan daerah,” kata Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Sistem Regional Cegah Daerah Kecil Kalah Bersaing
Tito menjelaskan alasan Kemendagri memilih skema regional ketimbang kompetisi nasional. Daerah dengan anggaran besar, katanya, hampir selalu mendominasi jika semua kabupaten dan kota diadu dalam satu arena. Kota-kota besar seperti Surabaya atau Medan punya sumber daya lebih banyak untuk berinovasi, sehingga daerah kecil tak punya ruang untuk menang.
Baca Juga:
“Inovasi mereka lebih banyak, karena uangnya ada. Demikian juga (tingkat) kota, kalau dipertandingkan antar-kota, Kota Surabaya misalnya, kota-kota yang besar, Medan, mereka bahkan akan merajai,” ujar Tito.
Dengan pendekatan regional, daerah dengan kapasitas fiskal terbatas mendapat kesempatan bersaing secara setara. Insentif yang diraih bisa langsung masuk ke pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) penerima.
Tito menyebut konsep ini sebagai penerapan “carrot and stick” dalam tata kelola pemerintahan. Evaluasi dan pengawasan tetap berjalan, tapi daerah yang tampil baik kini mendapat imbalan nyata, bukan sekadar trofi atau sertifikat. “Kalau itu udah biasa, yang trofi sama sertifikat. Jadi (hadiahnya) dalam bentuk insentif fiskal,” tegasnya.
Kabupaten Pulau Morotai Ungguli Daerah Lain di Kategori Kemiskinan dan Stunting
Pada Kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, Kabupaten Pulau Morotai keluar sebagai Terbaik I. Kabupaten Halmahera Utara menyusul di posisi kedua, dan Kabupaten Halmahera Tengah di posisi ketiga.
Kota Ternate meraih penghargaan untuk tingkat kota di kategori yang sama, sedangkan Provinsi Maluku Utara menjadi yang terbaik di tingkat provinsi. Penghargaan untuk kategori ini diserahkan secara simbolis oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.
Kategori kedua, Creative Financing, dimenangkan Kabupaten Lombok Barat sebagai Terbaik I tingkat kabupaten, disusul Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Halmahera Selatan. Kota Mataram tampil sebagai yang terbaik di tingkat kota, sementara Provinsi NTB unggul di tingkat provinsi.
Data BPS Jadi Acuan Penilaian
Kemendagri memilih kategori penilaian yang datanya sudah tersedia dan terverifikasi. Tito menyebut data pengangguran dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu indikator yang dipakai. “Nah untuk kategorinya, memang kita ambil yang ringan, yang datanya sudah pasti ada. Itu misalnya data pengangguran, itu BPS sumbernya,” katanya.
Pendekatan ini membuat proses penilaian lebih transparan dan sulit diperdebatkan, karena angka yang dipakai bukan hasil survei internal pemerintah daerah sendiri.
Program apresiasi ini baru mencakup regional Nusa Tenggara dan Maluku. Daerah-daerah di regional lain masih menunggu giliran pelaksanaan serupa, sementara total anggaran Rp1 triliun yang disiapkan Kemendagri akan dibagikan secara bertahap sepanjang tahun ini.
Editor: Ratna Dewi
