Teras News — Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia membutuhkan sektor swasta yang besar, dinamis, dan inovatif untuk menciptakan kemakmuran nasional. Pernyataan ini disampaikan seiring penegasannya bahwa penguatan peran negara dalam perekonomian tidak dimaksudkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku usaha swasta.
“Kita perlu sektor swasta, kita perlu mendukung peran sektor swasta,” kata Prabowo dalam keterangan yang dipublikasikan Sekretariat Kabinet.
Prabowo menyampaikan pesan itu di tengah proses perbaikan tata kelola sumber daya alam yang tengah berjalan di bawah pemerintahannya. Sebagian kalangan sempat menafsirkan kebijakan tersebut sebagai upaya negara untuk mengambil alih lebih banyak kendali atas sektor-sektor strategis, sehingga berpotensi mengurangi porsi swasta.
Baca Juga:
Swasta Diminta Tumbuh Besar tapi Tetap Berpihak pada Rakyat
Presiden justru menegaskan sebaliknya. Ia mendorong swasta untuk tumbuh tidak hanya dalam skala, tetapi juga dalam kualitas tata kelola. Prabowo menyebut kriteria swasta yang ia inginkan: besar, dinamis, inovatif, mampu bekerja sama dengan pemerintah, dan berpihak pada rakyat.
Frasa “benar” yang disematkan Prabowo pada deskripsi sektor swasta ideal itu mengisyaratkan adanya ekspektasi moral dan tata kelola yang baik, bukan semata pertumbuhan bisnis. Pemerintah rupanya tidak hanya menginginkan swasta yang besar secara ekonomi, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial.
Posisi Prabowo ini menempatkan pemerintah dan swasta sebagai mitra, bukan rival. Kolaborasi antara keduanya, menurut Presiden, menjadi kunci untuk mendorong kemakmuran yang merata.
Konteks: Tata Kelola SDA Jadi Latar Pernyataan Ini
Pernyataan Prabowo muncul dalam konteks agenda pembenahan tata kelola sumber daya alam yang menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Sektor-sektor seperti pertambangan, kehutanan, dan energi kerap menjadi titik perdebatan soal seberapa besar kontrol negara dibandingkan swasta.
Dengan pernyataan ini, Prabowo mempertegas bahwa reformasi tata kelola SDA bukan berarti nasionalisasi atau pengurangan peran swasta secara paksa. Pemerintah membuka ruang bagi swasta untuk tumbuh, selama pertumbuhannya selaras dengan kepentingan publik.
Sikap Presiden ini kemungkinan akan menjadi acuan bagi para pelaku usaha dalam membaca arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan, khususnya di sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan sumber daya alam nasional.
Editor: Surya Dharma
