Teras News — Warga yang selama ini kesulitan mengurus izin usaha atau melapor ke aparat kini mendapat perhatian langsung dari Presiden. Di hadapan ratusan anggota dewan, Prabowo Subianto secara terbuka menyebut oknum aparat berseragam hijau dan coklat sebagai pelindung para pelaku korupsi.
Pernyataan itu meluncur di tengah Rapat Paripurna DPR RI ke-19, Rabu (20/5/2026), saat Prabowo tengah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan APBN Tahun Anggaran 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI. Forum yang seharusnya fokus pada agenda fiskal itu berubah nada ketika Prabowo mulai menyoroti birokrasi bermasalah dan aparat nakal.
Presiden Sebut Koruptor Punya ‘Beking Seragam Ijo dan Coklat’
Prabowo membuka dengan nada tegas soal tuntutan rakyat terhadap pemerintahan yang bersih. Ia menyinggung proses pemberian izin usaha yang kerap berlarut-larut, dan menegaskan bahwa pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang menyimpang bisa dilakukan. Gubernur hingga bupati ikut mendapat peringatan.
Baca Juga:
“Kalau sekarang pejabat masih coba korupsi, cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ada radar bisa kita pakai lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker, disembunyikan, nanti ketemu juga kekayaanmu,” katanya.
Ia lalu mengarahkan pernyataan ke soal perlindungan bagi para pelaku korupsi. Prabowo menyebut para pejabat yang berbuat curang kerap berlindung di balik oknum aparat. “Bekingnya biasanya seragamnya kalo gak ijo ya coklat,” ujarnya, merujuk pada seragam TNI yang berwarna hijau dan Polri yang berwarna coklat.
Prabowo Minta Rakyat Rekam Aparat yang Bermasalah
Pernyataan itu langsung diikuti seruan kepada masyarakat. Prabowo meminta warga tidak melawan secara fisik jika menemukan aparat yang berperilaku tidak beres. Cukup rekam, lalu lapor langsung kepadanya.
“Kalau ada kelakuan aparat gak beres saya minta rakyat video langsung video jangan kau melawan jangan kau lawan video saja lapor langsung ke saya,” kata Prabowo.
Kepada jajaran TNI dan Polri sendiri, Prabowo berbicara sebagai sesama alumni militer. “Saya sebagai senior, alumni gak ragu. Jangan cemarkan TNI-Polri saudara. TNI Polri milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” tegasnya.
Konteks: Sorotan terhadap Oknum Aparat Bukan Hal Baru
Isu keterlibatan oknum TNI dan Polri dalam praktik perlindungan bisnis ilegal maupun korupsi telah berulang kali muncul di berbagai kasus hukum di Indonesia. Lembaga Polri dan TNI secara institusional memiliki mekanisme pengawasan internal masing-masing, yakni Propam untuk Polri dan Pomdam untuk TNI, namun tekanan publik terhadap efektivitas pengawasan itu kerap tinggi.
Dengan pernyataan terbuka di forum sekelas Paripurna DPR, Prabowo menempatkan isu ini sebagai agenda yang ia akui secara resmi dari tingkat tertinggi pemerintahan. Publik kini menunggu apakah pernyataan itu akan diikuti tindakan konkret dari institusi TNI dan Polri terhadap anggota mereka yang disebut terlibat.
Editor: Ratna Dewi
