Teras News — Jawa Tengah mendapat pengakuan dari pemerintah pusat sebagai provinsi paling siap mendukung program tiga juta rumah, di tengah masih menggunungnya backlog perumahan yang mencapai 1.051.656 unit per akhir Triwulan I 2026. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Fahri Hamzah menyampaikan penilaian itu saat bertemu Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Senin (18/5/2026).
“Jawa Tengah di antara yang cukup siap karena database tanahnya paling bagus,” kata Fahri dalam pertemuan tersebut.
Lebih dari Satu Juta Unit Rumah Masih Kurang
Angka 1.051.656 unit bukan angka kecil. Backlog itu mencerminkan jumlah keluarga di Jawa Tengah yang belum menghuni rumah layak milik sendiri, dan penyelesaiannya membutuhkan waktu serta sumber daya yang tidak sedikit.
Baca Juga:
Taj Yasin mengakui tantangan itu besar. “Kondisi ini memerlukan intervensi yang masif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menggulirkan berbagai skema. Melalui APBD Provinsi berupa bantuan keuangan pemerintah desa dan bantuan sosial, penanganan rumah pada 2025 menyentuh 17.510 unit. Tahun ini, target dipatok 5.000 unit.
Realisasi KPR FLPP Tembus Rp2,9 Triliun pada 2025
Di jalur pembiayaan, Jawa Tengah mencatat realisasi KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) sepanjang 2025 sebanyak 24.470 unit senilai Rp2,9 triliun, menempatkan provinsi ini di peringkat kedua nasional.
Pada Januari hingga April 2026, realisasinya sudah mencapai 4.613 unit senilai Rp550,3 miliar, dengan posisi ketiga secara nasional. KPR FLPP sendiri adalah skema kredit pemilikan rumah bersubsidi dari pemerintah yang dirancang khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan bunga tetap dan cicilan terjangkau.
Dorongan akselerasi juga datang dari kebijakan pembebasan retribusi. Pemprov Jateng membebaskan 100 persen biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Realisasi kebijakan PBG Rp0 menjangkau 14.123 unit, sedangkan pembebasan BPHTB tercatat 1.320 unit.
“Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau,” kata Taj Yasin.
Rumah Apung untuk Warga Pesisir Terdampak Rob
Di luar skema konvensional, Pemprov Jateng mengembangkan program “Ngopeni Omah Nglakoni Sesarengan” (merawat rumah dilakukan bersama-sama), sebuah gerakan berbasis kolaborasi dan gotong royong yang mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah sekaligus program daerah “1 KK 1 Rumah Layak Huni”.
Provinsi ini juga mendorong pengembangan Rumah Apung sebagai solusi bagi kawasan pesisir yang kerap terdampak rob (banjir akibat air laut pasang). Rumah Apung dirancang agar tetap berfungsi meski genangan laut meninggi, memberi pilihan hunian bagi warga yang selama ini terjebak di wilayah rawan.
Program peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan bantuan pembangunan rumah baru untuk relokasi serta korban bencana turut berjalan paralel dalam paket intervensi perumahan Pemprov Jateng.
Dengan database tanah yang disebut Fahri Hamzah sebagai yang terbaik di antara provinsi-provinsi lain, Jawa Tengah kini menanggung ekspektasi besar dari pemerintah pusat untuk menjadi model pelaksanaan program tiga juta rumah secara nasional. Realisasi nyata di lapangan, terutama bagi lebih dari satu juta keluarga yang masih masuk daftar backlog, akan menjadi tolok ukur sesungguhnya dari kesiapan yang diklaim itu.
Editor: Arif Budiman
