Teras News — Selasa (19/5/2026) siang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto tiba di kawasan Sungai Plumbon, Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang, untuk meninjau langsung lokasi tanggul yang jebol dan memimpin rapat terbatas bersama sejumlah pejabat daerah. Di sekelilingnya, bekas lumpur dan genangan air masih terlihat di permukiman warga yang dalam beberapa hari terakhir porak-poranda dihantam banjir.
Tanggul Sungai Plumbon yang jebol memaksa ratusan warga mengungsi. Sebagian menumpang di rumah kerabat, sebagian lagi masih menunggu kepastian soal hunian. Suharyanto memastikan banjir sudah surut dan sumber kebocoran sudah ditutup sementara oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Tanggul Ditutup Darurat, Pelebaran Sungai Masuk Rencana Permanen
Penanganan tanggul jebol dilakukan dua tahap. Jangka pendek: penutupan darurat titik jebol yang sudah rampung dikerjakan BBWS Pemali-Juana. Jangka panjang: pelebaran badan sungai lewat pembebasan lahan di sepanjang bantaran Plumbon.
Baca Juga:
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan, sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” kata Suharyanto.
Rapat itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto. Penanganan bencana ini merupakan kolaborasi empat pihak: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, BNPB, dan BBWS.
Warga yang Tolak Huntara Dapat Bantuan Rp600 Ribu Per Bulan
Setelah kebutuhan dasar terpenuhi, fokus penanganan beralih ke hunian. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti ditugasi menentukan titik lokasi dan menghitung kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara). BNPB yang akan mengerjakan pembangunannya.
Bagi warga yang keberatan tinggal di huntara, pemerintah menyiapkan opsi lain. “Bagi warga yang tidak mau tinggal di huntara, nanti akan didata dan diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan, sampai hunian tetap jadi,” jelas Suharyanto.
Setelah huntara berdiri, pemerintah akan mulai memikirkan hunian tetap, khususnya bagi warga yang lokasi rumahnya dinilai tak lagi aman karena rawan terdampak banjir serupa di masa mendatang.
Pemprov Jateng Kucurkan Bantuan Rp124 Juta
Gubernur Ahmad Luthfi menyerahkan bantuan secara simbolis senilai total Rp124 juta. Rinciannya: logistik makanan dan nonpermakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD Jawa Tengah, logistik makanan dan nonpermakanan senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial, serta satu ton beras dan 500 bungkus mi mocaf dari Dinas Ketahanan Pangan.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujar Suharyanto.
Ahmad Luthfi menyebut Pemprov Jateng sudah punya Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana berjenjang dari tingkat desa hingga provinsi. Begitu bencana terjadi, seluruh dinas langsung bergerak sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
“Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” kata Ahmad Luthfi.
Kini, giliran Wali Kota Semarang yang harus bergerak cepat menentukan lokasi huntara. Warga terdampak di Mangkang Kulon menunggu kepastian itu sebelum musim hujan berikutnya tiba.
Editor: Arif Budiman
