Teras News — Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI memfokuskan pengawasan pada distribusi konsumsi jemaah selama fase Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina) jelang puncak ibadah haji 2026, menyusul masalah keterlambatan makanan yang terjadi pada musim haji sebelumnya.
“Terutama untuk makan, makanan yang menjadi masalah di tahun lalu, H-2 haji dan H+1. Ini kami akan cek benar, jangan sampai terjadi seperti tahun lalu sampai timbul kelaparan,” kata anggota Timwas Haji DPR RI, Abdul Wachid, usai rapat koordinasi bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Senin (18/5/2026).
Titik Rawan di Puncak Haji
Fase Armuzna adalah periode paling padat dan paling kritis dalam rangkaian ibadah haji. Jutaan jemaah dari seluruh dunia berkumpul di tiga lokasi itu dalam rentang waktu yang sangat singkat, membuat distribusi logistik menjadi tantangan besar bagi penyelenggara.
Baca Juga:
Abdul Wachid menyebut distribusi makanan sebagai salah satu titik rawan yang paling sering luput dari persiapan matang. Ia menegaskan Timwas akan kembali ke Makkah untuk memastikan kesiapan layanan konsumsi di kawasan tersebut, mulai dari kondisi dapur katering hingga ketepatan jadwal pengiriman makanan.
Koordinasi Petugas Jadi Kunci
Pengawasan tidak berhenti di soal makanan. Timwas juga menaruh perhatian pada koordinasi antarpetugas di lapangan, yang dinilai menjadi faktor penentu untuk mencegah penumpukan dan keterlambatan layanan.
Kesiapan distribusi logistik serta ketepatan jadwal pengiriman makanan kepada ratusan ribu jemaah Indonesia turut masuk dalam agenda pengecekan. Suhu ekstrem di Arab Saudi menjadi faktor pemberat — keterlambatan konsumsi di tengah cuaca panas terik berpotensi memicu kelelahan dan gangguan kesehatan bagi jemaah yang sudah menjalani serangkaian ritual fisik berat.
Evaluasi ini menandai pergeseran fokus pengawasan DPR yang tidak lagi hanya berkutat pada transportasi dan akomodasi, tetapi juga masuk ke aspek paling dasar dari kenyamanan jemaah: ketersediaan makanan tepat waktu. Publik dan keluarga jemaah yang berangkat tahun ini menunggu kepastian bahwa persoalan serupa tidak akan kembali terulang di musim haji 2026.
Editor: Arif Budiman
