Teras News — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 pada Selasa (19/5/2026) di SMA Negeri 1 Kemalang, Kabupaten Klaten. Peluncuran dipimpin langsung Gubernur Ahmad Luthfi bersama Dinas Pendidikan Jawa Tengah, dengan pesan utama yang tegas: tidak ada praktik titipan.
“No titip-titip, no jasa penitipan. Makin Anda nitip, makin saya coret,” kata Luthfi di hadapan para peserta peluncuran.
Hanya 231.724 Kursi Tersedia dari 567.500 Lulusan SMP
Angka ini yang paling mengkhawatirkan para orang tua. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin mengungkapkan, dari total 567.500 lulusan SMP sederajat se-Jawa Tengah tahun ini, sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 231.724 siswa. Artinya, lebih dari separuh lulusan SMP di Jateng harus mencari jalan lain.
Baca Juga:
“Totalnya ada 6.442 kelas atau sekitar 40,83 persen. Jadi memang belum bisa menampung semuanya,” ujar Sadimin.
Keterbatasan daya tampung itu mendorong Pemprov Jateng menyiapkan Program Sekolah Kemitraan yang menggandeng 139 SMA dan SMK swasta. Program ini khusus menyasar siswa dari keluarga kurang mampu.
“Sekitar 5.000 anak dari keluarga miskin akan dibiayai APBD Provinsi Jawa Tengah, melalui program Sekolah Kemitraan, Boarding, Semi Boarding,” jelas Sadimin.
Sistem Baru Seharga Rp300 Juta untuk Cegah Manipulasi KK
Seleksi SPMB tahun ini menggunakan integrasi data Dapodik dan Dukcapil. Sadimin menyebut langkah itu untuk memotong praktik pindah Kartu Keluarga demi mendapat zonasi sekolah favorit, yang selama ini kerap dikeluhkan masyarakat.
“Insyaallah tidak ada lagi pindah-pindah KK yang tidak jelas,” tegasnya.
Aplikasi SPMB kini dikembangkan secara mandiri oleh Pemprov Jateng dengan biaya sekitar Rp300 juta. “Tahun ini kami targetkan lebih bersih lagi,” kata Sadimin.
Gubernur: Jalur Afirmasi Diperbanyak agar Siswa Miskin Tak Langsung Kerja
Ahmad Luthfi menyoroti fakta yang ia sebut masih umum terjadi di masyarakat: banyak anak yang memilih bekerja begitu lulus SMP karena tidak mampu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Gubernur ingin memotong siklus itu lewat perluasan jalur afirmasi.
“Banyak masyarakat kita punya istilah, habis lulus SMP langsung kerja. Maka jalur afirmasi kita perbanyak,” kata Luthfi.
Ia menyebutkan bahwa pada 2025, sebanyak 5.000 anak dari kategori miskin ekstrem dan rawan putus sekolah telah difasilitasi sekolah gratis melalui kerja sama dengan sekolah swasta.
Luthfi juga meminta sekolah fokus menyiapkan sumber daya manusia yang relevan dengan kebutuhan industri. “Kesempatan kerja ada, tapi SDM anak-anak kita harus disiapkan mulai dari SMA,” pungkasnya.
Dengan pembukaan SPMB ini, ribuan orang tua dan calon siswa di Jawa Tengah kini mulai memantau jadwal pendaftaran dan mempersiapkan dokumen. Bagi mereka yang tidak lolos jalur negeri, Program Sekolah Kemitraan menjadi opsi yang ditawarkan pemerintah provinsi agar tidak ada anak yang terputus dari bangku sekolah.
Editor: Arif Budiman
