Teras News — Sebanyak 730 siswa jenjang SD dan SMP di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, tercatat putus sekolah hingga Mei 2026. Angka ini mendorong pemerintah kabupaten bergerak cepat membuka jalur alternatif agar ratusan anak itu tidak semakin jauh dari dunia pendidikan.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Ngawi menggandeng pemerintah desa, kelurahan, dan pihak sekolah untuk melakukan pendampingan langsung kepada anak-anak tersebut. Dua jalur utama yang disiapkan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan program Sekolah Rakyat.
PKBM dan Sekolah Rakyat Jadi Jalur Utama
PKBM adalah lembaga pendidikan nonformal yang dikelola masyarakat, biasanya menyelenggarakan program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. Jalur ini kerap menjadi pilihan bagi anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah formal karena berbagai alasan, mulai dari faktor ekonomi hingga kondisi keluarga.
Baca Juga:
Program Sekolah Rakyat, yang digulirkan pemerintah pusat, turut dijadikan opsi untuk menjaring anak-anak putus sekolah dari keluarga tidak mampu. Kombinasi dua jalur ini diharapkan mampu menyerap sebagian besar dari 730 anak yang tercatat kehilangan akses pendidikan.
Pendampingan Turun hingga Tingkat Desa
Pola pendampingan yang diterapkan Disdikbud Ngawi tidak berhenti di tingkat dinas. Pemerintah desa dan kelurahan dilibatkan langsung karena mereka yang paling tahu kondisi warganya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi anak putus sekolah dilakukan lebih presisi, bukan sekadar mengandalkan data administrasi dari sekolah formal.
Dari 730 siswa yang tercatat, sebaran terjadi di dua jenjang sekaligus: SD dan SMP. Angka ini belum termasuk anak usia sekolah yang memang tidak pernah terdaftar di satuan pendidikan mana pun.
Kabupaten Ngawi sendiri merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan kantong-kantong kemiskinan yang masih signifikan, faktor yang secara umum berkorelasi erat dengan tingginya angka putus sekolah di berbagai daerah. Pemerintah daerah tampaknya menyadari bahwa intervensi administratif saja tidak cukup tanpa pendekatan langsung ke komunitas.
Upaya menekan angka putus sekolah di Ngawi kini bergantung pada seberapa efektif koordinasi antara dinas, desa, dan lembaga pendidikan nonformal berjalan di lapangan. Ratusan anak yang saat ini berada di luar sistem pendidikan formal masih menunggu kepastian jalur belajar yang bisa mereka tempuh.
Editor: Arif Budiman
