Lavrov: Minat Negara Bergabung ke BRICS Tetap Tinggi Meski AS Sebut Blok Ini ‘Hampir Musuh Utama’

Teras News — Puluhan negara masih antre ingin masuk BRICS. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan, tekanan dari Amerika Serikat sama sekali tidak menyurutkan minat negara-negara di dunia untuk bergabung ke dalam blok tersebut.

“Saya tidak melihat adanya penurunan minat terhadap BRICS menyusul tekanan dari negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, yang secara terbuka menyatakan BRICS hampir sebagai musuh utama kemajuan,” kata Lavrov di India, Jumat, saat menghadiri pertemuan tingkat menteri BRICS.

AS Sebut BRICS Musuh, Negara Lain Justru Ingin Masuk

Lavrov tidak merinci nama-nama negara yang menyatakan ketertarikan itu. Namun ia memastikan ada negara-negara yang ingin bergabung, baik sebagai anggota penuh maupun sebagai negara mitra.

“Saya tidak melihat adanya penurunan minat untuk bergabung ke dalam asosiasi kita, baik sebagai anggota ataupun sebagai negara mitra,” ujarnya, seperti dilaporkan Sputnik dan dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikan di tengah ketegangan yang terus meningkat antara blok BRICS dan negara-negara Barat. Washington belakangan memandang ekspansi BRICS sebagai ancaman terhadap tatanan ekonomi global yang selama ini didominasi dolar AS dan lembaga-lembaga keuangan Barat seperti IMF dan Bank Dunia.

BRICS Juga Tolak Politisasi G20

Dalam pertemuan yang sama, Lavrov menyinggung soal G20. Negara-negara BRICS, kata dia, secara konsisten berupaya mencegah agenda G20 dari politisasi.

BRICS awalnya berdiri dengan lima anggota: Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Pada 2024, blok ini memperluas keanggotaannya dengan menerima Iran, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir. Sejumlah negara lain, termasuk dari kawasan Asia Tenggara dan Afrika, sebelumnya juga telah mengajukan ketertarikan untuk bergabung.

Pertemuan tingkat menteri di India ini berlangsung di tengah tekanan geopolitik yang tajam, dengan negara-negara anggota BRICS mendorong agenda multipolaritas, termasuk wacana pengurangan ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi perdagangan internasional.