Teras News — Pemerintah memastikan distribusi pupuk bersubsidi di Banyuwangi, Jawa Timur berjalan lancar seiring penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar 20 persen yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turun langsung ke lapangan untuk memantau situasi tersebut melalui kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo, Kecamatan Rogojampi, Kamis (14/5/2026).
“Saya diminta Presiden untuk mengecek pupuk. Alhamdulillah pupuk lancar, harga juga mendapat diskon 20 persen,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Kunjungan ini bukan sekadar seremoni. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, mengaku mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memverifikasi kondisi penyaluran pupuk di tingkat petani. Penurunan HET 20 persen ini disebut sebagai yang pertama dalam sejarah program subsidi pupuk Indonesia dan berlaku untuk semua jenis pupuk bersubsidi.
Baca Juga:
Dari 145 Aturan Menjadi Satu Perpres
Perubahan tata kelola pupuk bersubsidi dimulai dari pemangkasan regulasi besar-besaran. Pemerintah menyederhanakan 145 aturan yang sebelumnya berlaku menjadi satu peraturan induk, yakni Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, yang kemudian disempurnakan lewat Perpres 113/2025. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 diterbitkan sebagai aturan pelaksanaannya.
Dampak langsung dari penyederhanaan ini adalah petani kini bisa menebus pupuk bersubsidi sejak awal tahun, sebelum masa tanam dimulai. Sebelumnya, kerumitan regulasi kerap membuat distribusi terlambat dan petani terpaksa membeli pupuk nonsubsidi dengan harga jauh lebih tinggi.
Nilai Tukar Petani Naik 9 Poin dalam Setahun
Zulhas menyebut ada indikator konkret yang mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP), ukuran yang membandingkan harga yang diterima petani dari hasil panen dengan harga yang mereka bayar untuk kebutuhan produksi dan konsumsi, tercatat naik signifikan.
“Nilai tukar petani naik. Tahun lalu berada di angka 116, sekarang menjadi 125. Artinya petani kita lebih makmur,” ujarnya.
Kenaikan 9 poin dalam NTP menunjukkan daya beli petani terhadap kebutuhan hidup dan produksi mereka membaik dibandingkan tahun sebelumnya.
Petrokimia Gresik Sambut Kebijakan Pemerintah
Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, yang hadir mewakili holding Pupuk Indonesia, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah. Menurutnya, berbagai kemudahan yang diberikan membuat penyerapan pupuk bersubsidi oleh petani berjalan lebih optimal.
Rembuk Tani di Banyuwangi juga difungsikan sebagai forum dialog dua arah antara pemerintah pusat dan petani di daerah. Aspirasi petani soal akses sarana produksi pertanian diserap langsung dalam forum tersebut, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi jalannya program pangan nasional di lapangan.
Pemerintah menyatakan akan terus menjaga ketersediaan pupuk bersubsidi dan memastikan petani mendapat akses yang mudah serta harga yang terjangkau. Program Rembuk Tani rencananya akan dilanjutkan di daerah-daerah lain sebagai bagian dari pemantauan lapangan secara berkala.
Editor: Ratna Dewi
