Pertamax Naik, Menkeu Purbaya: Migrasi ke Pertalite Tidak Jebolkan Subsidi BBM

Teras News — Migrasi BBM — topik yang kini ramai diperbincangkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan potensi perpindahan konsumsi masyarakat dari Pertamax ke Pertalite tidak akan membebani anggaran negara secara signifikan, meski gelombang peralihan itu nyata terjadi di lapangan.

Pernyataan Purbaya muncul di tengah kekhawatiran publik bahwa kenaikan harga Pertamax akan mendorong jutaan pengguna kendaraan bermigrasi ke Pertalite yang masih mendapat subsidi negara. Logikanya sederhana: selisih harga yang semakin lebar membuat konsumen memilih opsi lebih murah. Pertanyaannya, seberapa besar dompet negara mampu menanggung lonjakan konsumsi subsidi itu?

Purbaya: Dampak ke Anggaran Tidak Signifikan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan potensi peralihan konsumsi BBM dari nonsubsidi ke subsidi tidak akan berdampak signifikan terhadap lonjakan beban anggaran negara. Pemerintah, menurut Purbaya, telah memperhitungkan skenario perpindahan konsumsi ini dalam kalkulasi fiskal.

Pertalite masuk kategori BBM bersubsidi yang harganya ditopang oleh APBN. Semakin banyak konsumen beralih ke Pertalite, semakin besar pula potensi pembengkakan beban subsidi yang harus ditanggung negara. Kekhawatiran itulah yang belakangan ramai disuarakan kalangan pengamat ekonomi dan pengemudi di lapangan.

Reaksi Pengguna Kendaraan di Pompa Bensin

Di sejumlah SPBU, antrean di dispenser Pertalite memang terlihat lebih panjang. Pengemudi ojek online dan pemilik kendaraan pribadi mengaku sudah berhitung ulang soal pilihan BBM mereka setelah harga Pertamax naik. Bagi mereka, selisih harga per liter terasa langsung di kantong, apalagi bagi yang mengisi bensin setiap hari.

Kondisi ini bukan hal baru dalam dinamika kebijakan energi Indonesia. Setiap kali harga BBM nonsubsidi naik, pola konsumsi masyarakat cenderung bergeser ke produk bersubsidi. Pemerintah biasanya mengantisipasinya lewat pengawasan distribusi dan pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan jenis kendaraan.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keterjangkauan BBM bagi masyarakat dan keberlanjutan fiskal negara, terutama di tengah tekanan harga energi global yang masih bergejolak.