Teras News — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperketat proses verifikasi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui sinergi tiga lembaga, yakni Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan sistem digital Go PKP, di Jakarta pada 2 Juli 2025.
“Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu,” kata Menteri PKP Maruarar Sirait.
Program BSPS dirancang untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, dan masuk sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan saat ini. Selama ini, salah satu tantangan terbesar program sejenis adalah ketidakakuratan data penerima yang menyebabkan bantuan kerap tidak menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.
Baca Juga:
Maruarar menjelaskan, sistem Go PKP kini telah beroperasi dan menjadi tulang punggung proses seleksi penerima. Data hasil verifikasi lapangan dari Kementerian PKP secara berkala dikirim ke BPS untuk dicocokkan dengan data nasional, sehingga basis data penerima terus diperbarui.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberi sejumlah masukan soal sinkronisasi antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan Kementerian PKP. Perbandingan kedua sumber data itu diharapkan menghasilkan daftar penerima yang lebih tepat dan mutakhir.
Dari sisi pemerintah daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa keterlibatan aktif pemda dalam proses pengusulan calon penerima tidak bisa diabaikan. Tanpa peran pemda yang solid di lapangan, data yang masuk ke pusat berisiko tidak mencerminkan kondisi nyata warga.
Berita Terkait
Editor: Arif Budiman
