Teras News — Triliunan rupiah uang negara mengalir ke program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan bahwa besarnya anggaran itu justru membuka lebar pintu potensi penyimpangan. KPK kini turun tangan melakukan kajian pencegahan korupsi terhadap tata kelola program yang menyentuh langsung perut jutaan anak Indonesia tersebut.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan kekhawatiran itu secara terbuka di Kabupaten Serang, Banten, Rabu (20/5) malam. Ia menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana program masih rapuh dari sisi regulasi dan infrastruktur organisasi, sementara amanah yang diembannya sangat besar.
“Kalau kita lihat, dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya dan regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar dengan anggaran besar,” kata Aminudin.
Baca Juga:
Anggaran 2025 Capai Rp71 Triliun, 2026 Dipangkas Jadi Rp268 Triliun
Angka yang beredar bukan main-main. Aminudin mengungkapkan anggaran MBG pada 2025 mencapai Rp71 triliun, dengan realisasi 72,5 persen atau sekitar Rp51,5 triliun hingga 31 Desember 2025. Untuk 2026, angkanya semula ditetapkan Rp335 triliun sebelum akhirnya dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Besaran dana itulah yang mendorong KPK melalui Direktorat Monitoring masuk ke ranah pengawasan preventif. “Anggarannya yang besar itu yang menyebabkan KPK masuk ke ranah pencegahan karena ketika suatu proyek dengan anggaran besar, maka risiko terjadinya kecurangan atau tindak pidana korupsi pun pasti akan tinggi,” ujar Aminudin.
KPK menekankan program ini harus berjalan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. “KPK sesuai tusinya juga punya kewajiban untuk memastikan bahwa program-program unggulan itu berjalan dengan baik, tepat sasaran, transparan, akuntabilitasnya terjaga, dan tentu jangan sampai ada korupsi dalam implementasinya,” katanya.
BGN Akui Masih Ada Celah, Janji Tambal Kelemahan Sistem
Kepala BGN Dadan Hindayana merespons kajian KPK itu dengan serius. Pada 21 April 2026, ia menyatakan institusinya akan menelaah temuan tersebut bersama-sama.
“Pernyataan yang sangat penting untuk diperhatikan. Kami akan dalami bersama agar bisa menutup celah-celah yang berpotensi menjadi kelemahan sistem yang dimiliki BGN,” kata Dadan.
KPK juga mencatat program MBG belum memberikan dampak berganda yang signifikan bagi masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan. Aspek kesiapan regulasi, struktur organisasi, dan infrastruktur pendukung program disebut masih memerlukan penguatan sebelum program ini benar-benar berjalan optimal.
Program MBG adalah salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menjamin asupan gizi bagi anak-anak dan kelompok rentan di seluruh Indonesia. Dengan skala distribusi yang menjangkau jutaan penerima manfaat, kompleksitas pengawasan rantai pasok dari dapur hingga ke tangan penerima menjadi tantangan nyata yang kini disorot KPK. Publik kini menanti langkah konkret BGN dalam menambal kelemahan sistem yang sudah diidentifikasi.
Editor: Surya Dharma
