Teras News — 118 tahun setelah Boedi Oetomo berdiri, pemerintah kini menghadapi medan perjuangan yang berbeda: ruang digital. Dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di Alun-Alun Ponorogo, Rabu (20/5/2026), Plt Bupati Lisdyarita mengingatkan bahwa tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju perlindungan generasi muda di ruang digital.
Upacara Harkitnas di Ponorogo, Lisdyarita Bacakan Sambutan Menteri Komdigi
Lisdyarita bertindak sebagai inspektur upacara. Ia membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Viada Hafid, di hadapan peserta upacara yang berkumpul di alun-alun kota. Bunda Lis, sapaan akrab Lisdyarita, menegaskan bahwa pendirian Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908 adalah titik balik ketika kaum terpelajar pribumi mulai melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama itu melemahkan perjuangan bangsa.
“Semangat 1908 adalah tonggak ketika perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat,” kata Bunda Lis membacakan sambutan Meutya Viada Hafid.
Baca Juga:
Tema Harkitnas 2026 yang diusung tahun ini adalah “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara”. Menurut Bunda Lis, tema itu bukan sekadar slogan. “Juga menegaskan pentingnya kemandirian bangsa sebagai negara berdaulat,” jelasnya.
PP TUNAS Batasi Anak di Bawah 16 Tahun Akses Media Sosial
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, yang dikenal sebagai PP TUNAS. Regulasi ini memuat pengetatan akses, termasuk pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.
Bunda Lis menyebut PP TUNAS sebagai wujud kehadiran negara dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat. “Untuk memastikan anak-anak sebagai tunas bangsa dapat tumbuh dalam lingkungan digital yang sehat, beretika, dan sesuai usia perkembangan mereka,” ujarnya.
Isu perlindungan anak di ruang digital memang kian mendesak seiring meningkatnya penetrasi internet di kalangan usia muda. PP TUNAS menjadi salah satu instrumen hukum yang disiapkan pemerintah untuk merespons kebutuhan tersebut secara sistematis.
Ajakan Jadikan Asta Cita sebagai Kompas Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Bunda Lis mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan Asta Cita, delapan misi besar pemerintahan saat ini, sebagai panduan utama pembangunan bangsa. Ia berharap delapan misi tersebut dapat menghadirkan perubahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Peringatan Hari Kebangkitan Nasional menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api Boedi Oetomo dalam setiap lini kehidupan,” tuturnya.
Peringatan Harkitnas di Ponorogo tahun ini menutup rangkaian upacara dengan pengingat bahwa semangat kebangkitan tidak berhenti pada sejarah. Pemerintah daerah dan pusat kini menghadapi tugas menjaga generasi muda agar tidak tergerus arus digital yang tak terkendali, sementara regulasi seperti PP TUNAS mulai disosialisasikan hingga ke tingkat kabupaten.
Editor: Ratna Dewi
