Teras News — Sabtu (16/5/2026) siang, Bupati Semarang Ngesti Nugraha duduk di gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bergas Kidul, Jl Raya Semarang-Solo, Bergas. Dari layar video conference, ia menyaksikan Presiden Prabowo meresmikan operasional 1.061 KDKMP yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah secara serentak.
Usai vidcon itu, Ngesti langsung bicara soal target dan harapan. Bagi dia, koperasi desa bukan sekadar lembaga simpan pinjam biasa.
“Kita berharap, KDKMP di Kabupaten Semarang dapat segera beroperasi dan dapat membuka lapangan pekerjaan, sekaligus membawa manfaat bagi warga setempat,” ujar Ngesti.
Baca Juga:
88 Unit Siap, 124 Masih Dibangun, Sisanya Belum Punya Lahan
Dari 235 KDKMP yang dijatahkan untuk Kabupaten Semarang, baru 88 unit yang sudah rampung bangunan fisiknya. Sebanyak 124 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Sisanya belum tuntas bahkan dari soal lahan.
Ngesti mewanti-wanti satu hal soal pembangunan fisik ini. “Kami menyarankan, agar bangunan tidak dibangun di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B,” tegasnya. LP2B adalah kawasan pertanian yang dilindungi negara dari alih fungsi lahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dukungan dari sisi militer juga datang. Dandim 0714 Letkol Kav Fajar Hapsari Nugroho mengapresiasi peran Pemerintah Kabupaten Semarang yang turut membantu menyediakan lahan untuk pembangunan unit-unit koperasi. “Harapannya, mendekati tanggal 17 Agustus nanti sudah ada yang operasional. Terima kasih atas dukungan Pemkab Semarang,” kata Fajar.
KDKMP Didorong Jadi Distributor untuk Warung Kecil
Salah satu fungsi yang diharapkan dari koperasi desa ini adalah peran distribusi barang ke warung-warung kecil di sekitarnya. Ngesti membayangkan rantai pasokan yang terhubung langsung: KDKMP membeli barang dalam jumlah besar, lalu menyalurkannya ke pelaku usaha mikro di sekitar desa, sehingga warung-warung kecil tidak perlu jauh-jauh ke distributor besar yang sering mematok harga lebih tinggi.
Pola seperti ini memposisikan KDKMP sebagai penghubung antara produsen dan pedagang kecil di tingkat desa, sebuah skema yang selama ini kerap menjadi titik lemah rantai distribusi UMKM di daerah.
Dengan target operasional menjelang 17 Agustus 2026, pemerintah kabupaten dan jajaran Kodim 0714 kini berlomba menuntaskan pembangunan fisik yang tersisa, sekaligus memastikan kelengkapan administratif setiap unit koperasi agar siap melayani warga sejak hari pertama beroperasi.
Editor: Ratna Dewi
