Teras News — 1.051.656 unit. Angka itu adalah sisa backlog rumah tak layak huni di Jawa Tengah hingga Triwulan I 2026, setelah pemerintah provinsi bersama berbagai mitra berhasil menangani 281.312 unit sejak awal 2025. Jumlah yang masih harus diatasi itu setara dengan jutaan warga yang hari-hari ini tidur di bawah atap bocor, dinding retak, atau lantai tanah.
Rohmiyati, 54 tahun, adalah salah satu dari mereka yang kini bisa bernapas lega. Warga Getasan, Kabupaten Semarang, ini mengaku sudah lama bertahan di rumah yang kondisinya jauh dari kata layak. Kini, lewat program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang digulirkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Jawa Tengah, rumahnya mendapat giliran diperbaiki.
“Terima kasih kepada Baznas dan para muzakki yang telah menyalurkan zakatnya untuk membantu masyarakat kurang mampu,” kata Rohmiyati.
Baca Juga:
Baznas Jateng Gelontorkan Rp2,1 Miliar untuk 111 Penerima
Pada 2026, Baznas Jawa Tengah menyalurkan bantuan perbaikan RTLH kepada 111 penerima manfaat dengan total nilai Rp2.143.020.000. Dana itu bersumber dari zakat penghasilan yang dikumpulkan, termasuk dari aparatur sipil negara muslim di lingkungan Pemprov Jateng yang secara rutin menyisihkan zakat mereka lewat Baznas.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen hadir langsung dalam penyaluran bantuan tersebut. Menurutnya, program ini bukan sekadar soal membangun dinding dan genteng. “Program perbaikan RTLH bukan hanya tentang membangun fisik rumah, tetapi juga menghadirkan kembali harapan dan martabat bagi masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.
Taj Yasin juga menekankan bahwa kenyamanan sebuah hunian tidak hanya lahir dari bangunan, melainkan dari lingkungan sosial yang saling peduli. Ia mengajak warga untuk menghidupkan kembali semangat gotong royong dalam membantu tetangga yang kesulitan. “Kalau ada masalah, duduk bareng-bareng, langsung bantu. Ini yang penting,” katanya.
Backlog Masih Lebih dari Sejuta Unit, APBD Tak Cukup
Data yang dipaparkan dalam acara tersebut menunjukkan betapa beratnya tantangan yang dihadapi. Pada awal 2025, backlog perumahan di Jawa Tengah tercatat 1.332.968 unit. Sepanjang 2025, realisasi penanganan menyentuh 274.514 unit. Di Triwulan I 2026, tambahan 6.798 unit berhasil ditangani, sehingga total penanganan kumulatif mencapai 281.312 unit.
Namun angka sisa, 1.051.656 unit, menunjukkan perjalanan masih sangat panjang.
Taj Yasin terang-terangan menyatakan APBD provinsi tidak akan cukup menanggung beban sebesar itu sendirian. Penanganannya membutuhkan dukungan lintas pihak: pemerintah kabupaten dan kota, Baznas, dana CSR perusahaan, hingga partisipasi aktif masyarakat. Ia secara khusus meminta dinas yang menangani perumahan dan kawasan permukiman di setiap daerah untuk mengawal pelaksanaan bantuan dengan ketat.
Muzakki, dalam konteks zakat, adalah sebutan bagi orang yang wajib atau telah menunaikan zakat. Dana yang mereka setorkan ke Baznas itulah yang kemudian dikelola dan disalurkan ke program-program sosial seperti perbaikan RTLH ini.
Dengan masih lebih dari satu juta rumah yang butuh perhatian, pemerintah provinsi tampaknya akan terus mengandalkan pola kolaborasi ini. Seberapa cepat angka backlog itu bisa dipangkas akan sangat bergantung pada seberapa banyak pihak yang mau ikut turun tangan.
Editor: Ratna Dewi
