PM Inggris Starmer Hadapi Tekanan Politik Atas Skandal Vetting Mandelson, Kesaksian Pejabat Dipecat Jadi Penentu

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berada di bawah tekanan politik yang meningkat menyusul pengakuannya bahwa ia tidak mengetahui kegagalan proses pemeriksaan keamanan (vetting) terhadap Peter Mandelson, duta besar Inggris untuk Amerika Serikat.

Starmer mengaku “terkejut” tidak diberi tahu soal rekomendasi UK Security Vetting (UKSV) yang menyarankan agar Mandelson tidak mendapat izin keamanan. Pengakuan tersebut memicu skeptisisme di Westminster dan memunculkan tudingan bahwa Starmer mengorbankan pejabat senior untuk melindungi posisinya sendiri.

Dua Pejabat Tinggi Disebut Telah Mengetahui Sebelumnya

Fakta yang terungkap memperumit posisi Starmer: dua pejabat tinggi diketahui telah mengetahui masalah vetting tersebut sejak sebulan lalu. Keduanya adalah Sekretaris Kabinet Antonia Romeo dan pejabat tetap Kantor Kabinet Catherine Little.

Sumber pemerintah membantah bahwa kedua pejabat tersebut sengaja menahan informasi. Mereka menyebut proses vetting melibatkan pertimbangan kompleks mengenai risiko dalam membagikan informasi sensitif, termasuk kepada perdana menteri.

Downing Street secara tegas menyalahkan Kementerian Luar Negeri atas kegagalan komunikasi tersebut. Juru bicara resmi menyatakan bahwa kantor perdana menteri telah berulang kali meminta fakta, namun tidak memperoleh informasi yang diperlukan. Downing Street bahkan tidak menampik kemungkinan adanya “penutupan informasi”.

Starmer sendiri menyebut situasi ini sebagai sesuatu yang “tak termaafkan” dan mengaku marah atas kurangnya transparansi dalam penanganan kasus ini.

Robbins Dicopot, Kesaksian Parlemen Jadi Soal

Tak lama setelah kasus ini mencuat, Olly Robbins dipaksa mundur dari jabatannya sebagai pejabat tertinggi di Kementerian Luar Negeri. Robbins dilaporkan merasa diperlakukan tidak adil dan yakin telah mengikuti prosedur yang berlaku dalam menangani proses vetting.

Robbins dijadwalkan memberikan kesaksian di hadapan komite urusan luar negeri parlemen pada Selasa mendatang. Sejumlah pejabat senior pemerintah menyebut Starmer akan menghadapi “hari penghakiman” pekan depan ketika kesaksian tersebut berlangsung.

Sejumlah menteri khawatir Robbins akan membantah versi resmi pemerintah dan membuka fakta baru yang berpotensi memperburuk posisi Starmer, terutama menjelang pernyataannya di parlemen pada Senin mendatang.

Ketua komite urusan luar negeri Emily Thornberry menilai Robbins sebelumnya tidak menyampaikan informasi secara memadai dalam konteks ini.

Penilaian Mantan Pejabat Senior

Mantan pejabat senior Ciaran Martin menilai Robbins telah dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Martin menjelaskan bahwa proses vetting bukan sekadar penilaian lulus atau gagal, melainkan penilaian risiko, dan ada kewajiban untuk tidak mengungkap detailnya kepada menteri.

Namun, pejabat lain berpendapat lain. Mereka menyebut keputusan Kementerian Luar Negeri yang mengabaikan rekomendasi UKSV merupakan hal yang tidak lazim. Menurut mereka, Robbins setidaknya bisa memberi tahu pejabat senior mengenai adanya penyimpangan tersebut, meski tanpa membocorkan detail sensitif.

Kasus ini menempatkan pemerintahan Starmer dalam posisi sulit, dengan dua garis pertanggungjawaban yang saling bertentangan antara Downing Street dan Kementerian Luar Negeri, sementara Robbins bersiap menyampaikan versinya sendiri di hadapan parlemen.

Dilansir dari laporan CNBC Indonesia dan The Guardian.