Teras News — Kelangkaan MinyaKita yang belakangan dikeluhkan konsumen ternyata berhulu dari rantai masalah yang lebih panjang: penurunan ekspor CPO Indonesia sebesar 30 persen akibat dampak perang, yang secara otomatis memangkas kewajiban pasokan dalam negeri hampir separuhnya. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, membeberkan mekanisme ini secara gamblang dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, Jumat (8/5/2026).
“Perang berefek pada penurunan ekspor CPO RI sebanyak 30%, maka DMO ikut turun dari 1,9 juta ton menjadi 1 juta ton, maka produksi minyak dalam negeri ikut berkurang,” kata Eddy.
DMO Terpangkas, Pasokan Minyak Goreng Terganggu
DMO, atau Domestic Market Obligation, adalah kebijakan yang mewajibkan produsen CPO mengalokasikan sebagian hasil produksinya untuk kebutuhan dalam negeri sebelum bisa mengekspor. Skema ini menjadi tulang punggung pasokan minyak goreng bersubsidi, termasuk MinyaKita.
Baca Juga:
Ketika ekspor CPO Indonesia merosot 30 persen, kewajiban DMO yang semula 1,9 juta ton ikut terkoreksi drastis menjadi hanya 1 juta ton. Selisih hampir satu juta ton inilah yang langsung berdampak pada berkurangnya volume minyak goreng yang tersedia di pasar domestik.
Produksi CPO 51 Juta Ton, Tapi Program Replanting Tersendat
GAPKI memastikan total produksi CPO Indonesia saat ini masih di angka 51 juta ton per tahun, jumlah yang diklaim cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik termasuk program biodiesel B50. Masalahnya ada di proyeksi ke depan.
Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), yakni program replanting atau penanaman ulang pohon sawit milik petani kecil yang sudah tua, masih tersandung berbagai kendala. Salah satunya soal akses pendanaan sebesar Rp 60 juta per hektare yang seharusnya bisa diterima petani, namun realisasinya belum berjalan mulus. Jika laju PSR tidak dipercepat, kapasitas produksi sawit nasional berisiko stagnan sementara kebutuhan domestik terus meningkat.
Eddy mengingatkan konsekuensi dari skenario itu. Bila produksi tidak naik namun konsumsi dalam negeri terus tumbuh, volume CPO yang bisa diekspor akan menyusut. Bagi Indonesia yang selama ini menguasai pasar ekspor sawit dunia, penurunan pasokan global akan mendorong konsumen internasional beralih ke minyak nabati lain seperti minyak kedelai atau minyak bunga matahari, sekaligus mengkerek harga CPO global.
Percepatan PSR Jadi Tuntutan Industri
GAPKI mendorong pemerintah segera menghapus hambatan yang menghalangi petani untuk mengikuti program PSR. Dua poin utama yang diminta: percepatan proses administrasi replanting dan kepastian pencairan bantuan dana Rp 60 juta per hektare bagi setiap petani peserta program.
Tanpa perbaikan di hulu ini, industri sawit nasional menghadapi tekanan ganda: pasokan minyak goreng untuk konsumen dalam negeri terancam, sementara posisi Indonesia sebagai eksportir sawit nomor satu dunia pun bisa goyah dalam jangka menengah.
Editor: Ratna Dewi
