Teras News — Tiga desa — Mantingan, Telukawur, dan Krapyak — resmi ditetapkan sebagai percontohan program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) di Kabupaten Jepara. Peluncuran program ini digelar di Alun-Alun 1 Jepara pada Jumat (24/4), menandai kerja sama resmi antara Pemerintah Kabupaten Jepara dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mendorong perencanaan pembangunan desa berbasis data.
Program Desa Cantik bukan hal baru di Indonesia. BPS memang telah menjalankan inisiatif serupa di berbagai daerah sebagai bagian dari strategi nasional peningkatan kualitas data statistik hingga ke tingkat desa, lapisan terbawah sistem perencanaan pembangunan yang selama ini kerap kekurangan data valid.
Tiga Desa Jadi Model Pengelolaan Statistik Sektoral
Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar menjelaskan, ketiga desa yang terpilih akan berfungsi sebagai model pengelolaan statistik sektoral di tingkat desa. Artinya, praktik penghimpunan, pengolahan, dan pemanfaatan data dari Mantingan, Telukawur, dan Krapyak diharapkan bisa ditiru desa-desa lain di Jepara.
Baca Juga:
“Program ini bertujuan memastikan setiap perencanaan pembangunan benar-benar berpijak pada data yang valid, sehingga dampaknya dirasakan nyata oleh masyarakat,” ujar Hajar dalam sambutannya.
Data yang tidak akurat di tingkat desa kerap berujung pada salah sasaran program. Dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat setiap tahun — jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah secara nasional — memerlukan fondasi data yang kuat agar benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.
Sensus Ekonomi Mei-Agustus 2026 Butuh Partisipasi Warga
Selain meluncurkan Desa Cantik, Hajar mengajak warga Jepara untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 yang akan bergulir Mei hingga Agustus mendatang.
“Partisipasi aktif warga sangat krusial dalam menghasilkan data yang akurat. Data yang berkualitas adalah fondasi bagi kita dalam merumuskan kebijakan ekonomi, yang efektif dan berdampak luas bagi kesejahteraan,” kata Hajar.
Sensus Ekonomi digelar BPS setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi usaha dan ekonomi seluruh Indonesia, kecuali sektor pertanian. Hasil sensus ini menjadi rujukan utama pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi jangka menengah dan panjang.
Hajar berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, dan pemerintah desa melalui program ini mampu meningkatkan literasi data di tingkat akar rumput sekaligus memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih terarah.
Dilansir dari laporan Diskominfo Jepara.
Editor: Ratna Dewi
