Teras News — Pemerintah menargetkan perbaikan minimal 30.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026, melonjak hampir empat kali lipat dibanding realisasi tahun sebelumnya yang hanya menyentuh 7.532 unit. Target itu diumumkan saat peluncuran BSPS Jawa Tengah di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
“Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Naiknya sekitar 23.000 unit,” kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait pada kesempatan tersebut.
Nunung Menunggu Bertahun-tahun, Atap Bocor Akhirnya Akan Diperbaiki
Bagi warga seperti Nunung, pengumuman itu bukan sekadar angka. Rumahnya sudah lama bocor, tapi biaya renovasi tak pernah mencukupi. Kini namanya masuk daftar penerima BSPS.
Baca Juga:
“Alhamdulillah senang, rumah saya sudah bocor. Sudah lama ingin renovasi tapi biayanya belum cukup. Terima kasih atas bantuan ini,” ucap Nunung.
Cerita Nunung menggambarkan kondisi yang masih dialami banyak keluarga berpenghasilan rendah di Jawa Tengah. Anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, yang hadir dalam peluncuran program itu menyebut kebutuhan perbaikan rumah di lapangan masih sangat besar dan membutuhkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Total 36.550 Unit dari APBN, APBD, hingga CSR
Jika digabungkan dengan sumber pendanaan lain, target penanganan RTLH di Jawa Tengah sepanjang 2026 mencapai 36.550 unit. Angka itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi, serta dukungan CSR dan Baznas.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan rumah tidak layak huni di wilayahnya. Maruarar menyebut lonjakan target ini masuk dalam program tiga juta rumah yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto.
“Ke depan, program bedah rumah ini harus terus ditingkatkan supaya semakin banyak masyarakat yang terjangkau. Program ini juga dapat mendorong pemberdayaan UMKM, terutama toko bangunan di sekitar penerima manfaat,” ujar Danang.
Material Bangunan Diutamakan dari Pelaku Usaha Lokal
Pemerintah juga mendorong agar material bangunan yang digunakan dalam program bedah rumah ini berasal dari pelaku usaha lokal. Pendekatan ini diharapkan ikut menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan kecamatan, mulai dari toko bangunan kecil hingga pengrajin material setempat.
BSPS sendiri merupakan program pemerintah pusat yang memberikan bantuan dana kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperbaiki atau membangun rumah secara swadaya, artinya penerima turut aktif dalam proses pembangunannya dengan didampingi fasilitator.
Dengan selisih hampir 23.000 unit antara target 2025 dan 2026, pelaksanaan di lapangan akan menjadi ukuran nyata apakah lonjakan ambisius ini bisa terealisasi tepat waktu dan menjangkau keluarga-keluarga yang paling membutuhkan.
Editor: Arif Budiman
