Teras News — 25.000 hingga 30.000 koperasi desa ditargetkan berdiri dalam satu tahun ke depan. Angka itu disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Prabowo membeberkan perkembangan dua program prioritasnya: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menyebut keduanya sebagai tulang punggung kebijakan ekonomi kerakyatan yang sedang dijalankan pemerintah.
60 Juta Orang Makan Lima Kali Sepekan, Negara Lain Mulai Belajar
Prabowo menyebut program MBG kini menarik perhatian negara-negara lain. Menurutnya, tidak banyak negara mampu memberi makan puluhan juta orang dalam frekuensi setinggi itu.
Baca Juga:
“Banyak negara sekarang belajar MBG ke kita. Di mana ada negara yang bisa memberi makan lebih dari 60 juta orang, lima kali seminggu, termasuk ibu hamil dan lansia yang diantar makan,” kata Prabowo di hadapan peserta groundbreaking.
Program MBG juga disebut memberi jaminan pasar bagi petani dan nelayan. Hasil panen yang sebelumnya sulit terserap kini memiliki pembeli tetap melalui dapur-dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tersebar di desa-desa.
“Petani yang dulu hasil panennya tidak terserap, sekarang punya jaminan pasar. Berapapun hasilnya akan diserap. Di tiap desa ada dapur, ada SPPG. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki,” jelas Prabowo.
Seribu Koperasi Diresmikan Dalam Waktu Dekat, Dilengkapi Gudang dan Cold Storage
Prabowo mengumumkan rencana peresmian 1.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam waktu dekat. Peresmian itu baru tahap awal dari target ambisius 25.000 hingga 30.000 koperasi yang harus tuntas dalam satu tahun.
Yang membedakan KDKMP dari koperasi konvensional, kata Prabowo, adalah keberadaan infrastruktur fisik yang menyertainya. Bukan sekadar badan hukum di atas kertas.
“Koperasi ini bukan di atas kertas, tapi koperasi fisik. Ada gudang, cold storage, gerai, kendaraan, bahkan fasilitas pengering. Ini akan menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.
Prabowo juga menyoroti kapasitas KDKMP dalam menyerap jutaan tenaga kerja. Program ini dirancang agar distribusi kesejahteraan tidak hanya mengalir ke kota-kota besar, melainkan langsung ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di pihak rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Pernyataan Prabowo disampaikan di sela agenda hilirisasi nasional, sebuah kebijakan yang mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor. Cilacap dipilih sebagai lokasi groundbreaking tahap II karena keberadaan Refinery Unit IV, salah satu kilang minyak terbesar milik Pertamina di Indonesia. Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan MBG meski mengakui masih ada kekurangan yang terus diperbaiki secara bertahap.
Editor: Arif Budiman
