Berita

Prabowo Pimpin Rapat Khusus Giant Sea Wall Pantura pada 20 April 2026, Brian Yuliarto Ikut Hadir

9
×

Prabowo Pimpin Rapat Khusus Giant Sea Wall Pantura pada 20 April 2026, Brian Yuliarto Ikut Hadir

Sebarkan artikel ini

Teras News — Jutaan warga yang tinggal di pesisir utara Jawa berpotensi terlindungi dari ancaman banjir rob dan kenaikan permukaan laut jika proyek tanggul laut raksasa — atau giant sea wall — di Pantai Utara (Pantura) Jawa terwujud. Proyek itu kini dipercepat pematangannya di tingkat paling atas pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Minggu (20/4). Agenda tunggal pertemuan itu: mematangkan rencana pembangunan giant sea wall Pantura sebagai proyek strategis nasional.

Brian Yuliarto Duduk di Meja Ratas

Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Dikti Saintek) Brian Yuliarto. Kehadiran menteri yang membidangi riset dan teknologi dalam rapat infrastruktur pesisir ini mengindikasikan bahwa kajian ilmiah dan teknologi rekayasa kelautan masuk dalam pertimbangan perencanaan proyek.

Rincian lengkap hasil rapat, termasuk keputusan teknis, skema pendanaan, dan jadwal pelaksanaan, belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah hingga berita ini diturunkan.

Apa Itu Giant Sea Wall Pantura?

Giant sea wall — dalam terminologi teknis disebut tanggul laut raksasa — adalah struktur penghalang besar yang dibangun di lepas pantai atau di garis pantai untuk menahan laju air laut, gelombang, dan dampak penurunan muka tanah (land subsidence). Kawasan Pantura, khususnya di sekitar Jakarta, Demak, dan Semarang, menghadapi ancaman serius dari kombinasi rob yang makin tinggi dan penurunan tanah yang terus berlangsung setiap tahun.

Pemerintah telah menetapkan proyek ini sebagai proyek strategis nasional, artinya mendapat prioritas perizinan dan alokasi sumber daya dari negara.

Rapat 20 April ini bukan pembahasan pertama soal giant sea wall, namun menjadi salah satu rapat yang melibatkan langsung kepala negara untuk mendorong percepatan pematangan rencana — dari tahap kajian menuju tahap keputusan implementasi.

Dilansir dari laporan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Penulis: Ratna Dewi
Editor: Ratna Dewi