Teras News — Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menemui Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menyampaikan desakan relaksasi kredit dan penangguhan pajak bagi pelaku usaha. Pertemuan itu berlangsung Kamis (30/4/2026), sehari sebelum Rakornas Kadin Indonesia digelar di Jakarta.
Anindya menggambarkan kondisi dunia usaha saat ini dengan analogi ayam petelur yang sedang stres. “Pagi kami bertemu dengan Ketua DEN, Pak Luhut. Kami mengatakan analoginya, kalau pengusaha itu ayam, ayam petelur. Ini lagi stres sejak perang, lagi takut,” katanya di hadapan peserta Rakornas.
Tiga Usulan Konkret: Kredit, Pajak BBM, hingga Pajak Ekspor
Kadin membawa tiga usulan utama dalam pertemuan dengan DEN. Pertama, relaksasi kredit dengan skema pembayaran bunga dulu sementara pokok pinjaman dicicil secara bertahap. Kedua, penangguhan pajak BBM. Ketiga, penangguhan pajak ekspor.
Baca Juga:
“Napasnya ya berikanlah kelonggaran-kelonggaran di sana-sini. Misalnya relaksasi kredit, bayar bunga dulu tapi pokoknya bertahap. Lalu penangguhan pajak BBM, lalu juga penangguhan pajak ekspor,” jelas Anindya.
Di luar soal pembiayaan dan pajak, Kadin juga mendorong pemerintah membuka sumbatan di sektor perdagangan. Kepastian perizinan, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), serta penyesuaian aturan larangan dan pembatasan (lartas) ekspor-impor masuk dalam daftar keluhan yang dibawa ke meja DEN.
“Lalu juga kita ingin buka sumbatan. Supaya kita bisa istilahnya mulai sedikit ofensif,” kata Anindya.
Kadin Tidak Minta Semua Dituruti, Cukup Dipahami
Anindya menegaskan Kadin tidak menuntut seluruh usulan tersebut diakomodasi penuh oleh pemerintah. Yang dibutuhkan pengusaha, katanya, adalah kepastian bahwa pemerintah memahami tekanan yang nyata di lapangan.
“Tidak semuanya perlu dituruti, tapi paling tidak dicarikan jalan dan dimengerti nuansanya. Jadi tadi kita bilang bagaimana caranya yang pertama diberikan nafas ya kan, supaya kita bisa beratur strategi,” pungkasnya.
DEN, yang berfungsi sebagai lembaga think tank kepresidenan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan ekonomi, dinilai Kadin sebagai kanal paling tepat untuk menyalurkan aspirasi dunia usaha langsung kepada Presiden. Anindya menyebut masukan dari pertemuan ini akan dibawa sebagai pertimbangan bersama dalam proses rekomendasi kebijakan.
Desakan Kadin muncul di tengah ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan perdagangan internasional. Kepastian regulasi dan sinyal dari pemerintah kini menjadi faktor penentu apakah pelaku usaha berani melanjutkan ekspansi atau memilih menahan diri.
Editor: Ratna Dewi
