Teras News — Rp287 miliar — itulah total dana hibah yang dikumpulkan 20 pemerintah daerah dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat untuk membantu pemulihan Aceh pascabencana hidrometeorologi. Angka ini terhimpun dari dua gelombang kontribusi yang disalurkan melalui mekanisme hibah antardaerah, dengan pengawasan ketat dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera.
Sumbar Sumbang Rp27 Miliar, Sumut Dominasi dengan Rp260 Miliar
Dari 20 daerah yang berkontribusi, delapan pemerintah daerah di Sumatera Utara lebih dulu bergerak. Total dana yang mereka salurkan mencapai Rp260 miliar. Gelombang berikutnya datang dari 12 pemerintah daerah di Sumatera Barat, yang bersama-sama mengumpulkan Rp27 miliar.
Kota Padang menjadi kontributor terbesar dari Sumbar dengan Rp5 miliar. Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang masing-masing menyumbang Rp3 miliar. Sejumlah kabupaten dan kota lain di Sumbar memberikan kontribusi antara Rp1 miliar hingga Rp2 miliar.
Baca Juga:
Seluruh dana ini bersumber dari pengembalian Transfer ke Daerah (TKD), skema yang sebelumnya dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp10,6 triliun untuk mendukung pemulihan tiga provinsi terdampak: Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skema ini memberi ruang fiskal bagi daerah yang dampaknya lebih ringan untuk membantu daerah yang pemulihannnya lebih berat.
Dana Disalurkan Rekening ke Rekening, Langsung ke Daerah Terdampak
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan peran lembaganya dalam proses penyaluran ini. “Kami hanya menghubungkan hibah antardaerah, sehingga bantuan ini bisa langsung dirasakan. Mekanisme kami kawal, dari rekening ke rekening, agar tepat sasaran dan cepat dimanfaatkan oleh daerah yang membutuhkan,” ujar Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi di Palembang, Sumatera Selatan, akhir pekan lalu.
Tito juga menyoroti kondisi sejumlah wilayah di Aceh yang masih menghadapi risiko bencana susulan seperti banjir dan longsor. Karena itu, dukungan lintas daerah dinilai perlu dipercepat agar pemulihan berjalan merata.
“Total bantuan dari dua provinsi ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan Aceh. Ini adalah wujud nyata solidaritas dan gotong royong antardaerah dalam menghadapi bencana,” tambahnya.
Satgas Kawal Ketat Akuntabilitas Penyaluran
Satgas PRR memastikan pengawasan melekat di setiap tahap penyaluran, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan di lapangan. Hibah antardaerah ini disebut sebagai bentuk nyata gotong royong nasional yang dikoordinasikan secara sistematis oleh pemerintah pusat.
Dana Rp287 miliar itu akan disalurkan langsung kepada daerah-daerah di Aceh yang masih menanggung dampak berat bencana hidrometeorologi. Publik kini menanti laporan realisasi penyaluran dari Satgas PRR sebagai konfirmasi bahwa seluruh dana benar-benar sampai ke tangan wilayah yang paling membutuhkan.
Editor: Ratna Dewi
