Teras News — Rabu (17/6/2026), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Komisi III DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Polri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Agenda utamanya: membahas usulan tambahan anggaran PPATK senilai Rp516,45 miliar untuk Tahun Anggaran 2027, sekaligus mengevaluasi efektivitas pelacakan aliran dana dari kejahatan yang selama ini meresahkan masyarakat.
Pagu PPATK Bisa Melonjak dari Rp253,36 Miliar ke Rp769,81 Miliar
Jika tambahan anggaran itu disetujui, pagu indikatif PPATK akan melonjak dari Rp253,36 miliar menjadi Rp769,81 miliar, atau nyaris tiga kali lipat dari anggaran berjalan. Angka ini menjadi sokongan finansial terbesar yang pernah diusulkan lembaga antipcucian uang itu kepada parlemen.
Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, secara tegas menyatakan dukungan fraksinya terhadap usulan tersebut. Ia menyoroti dua masalah yang paling banyak menjerat masyarakat: judi online dan pinjaman online ilegal.
Baca Juga:
“Banyak sekali masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online yang dilakukan oleh mereka. Kami berharap ini bisa di-tracing lebih luas lagi karena saya yakin perputaran dana ini sangat besar sekali tindak kejahatannya,” kata Bimantoro dalam rapat tersebut.
Jaringan Narkoba Jadi Sorotan Berikutnya
Bimantoro tidak berhenti pada judi online dan pinjol ilegal. Legislator dari Fraksi Gerindra itu mendorong PPATK untuk memperluas jangkauan penelusuran ke aliran dana jaringan narkotika, yang menurutnya berputar dalam nilai sangat besar.
“Perputaran dana-dana dari narkoba ini bisa terus di-tracing dan bisa dilaporkan secara berkala ke pihak-pihak kepolisian. Karenanya, kami Fraksi Partai Gerindra menyetujui anggaran yang diusulkan PPATK. Sehingga, kami berharap tindak pemberantasan melalui tracing dari PPATK itu bisa berdampak positif bagi ekonomi Indonesia,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara PPATK dan aparat penegak hukum agar hasil analisis transaksi keuangan tidak berhenti di atas kertas, melainkan berujung pada proses hukum yang nyata.
PKB Ikut Dukung, Minta Anggaran Bahkan Ditambah Lagi
Dukungan serupa datang dari Fraksi PKB. Anggota Komisi III, Rusdi Kirana, bukan hanya menyetujui usulan tambahan anggaran itu, tapi meminta agar nilainya diperbesar.
“Anggaran yang diusulkan tentu kami dukung. Bahkan, kami berharap ada penambahan karena persoalan pinjaman online maupun judi online sangat berbahaya. Dampaknya tidak berbeda jauh dengan narkoba dan perlu menjadi perhatian serius,” ujar Rusdi.
Pernyataan Rusdi mencerminkan kekhawatiran lintas fraksi terhadap dua kejahatan digital itu. Judi online dan pinjol ilegal selama beberapa tahun terakhir tercatat terus menyeret korban dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelajar.
PPATK dan Fungsi Pelacakan Transaksi Keuangan
PPATK adalah lembaga independen yang bertugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Salah satu fungsi utamanya adalah menganalisis laporan transaksi keuangan mencurigakan dari perbankan dan lembaga keuangan lain, kemudian meneruskan hasilnya ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Dengan usulan penambahan anggaran hampir tiga kali lipat itu, DPR kini berada di titik yang menentukan: apakah kapasitas PPATK dalam membongkar jaringan keuangan kejahatan akan diperkuat secara signifikan, atau tetap berjalan dengan sumber daya yang terbatas. Keputusan final anggaran akan bergantung pada proses pembahasan RAPBN 2027 yang berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Editor: Arif Budiman
