Teras News — Kredit UMKM di Jawa Tengah mencapai Rp206,54 triliun, namun ancaman pinjaman online ilegal dan judi online masih membayangi masyarakat hingga pelosok desa. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun menggerakkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas literasi keuangan sampai tingkat kelurahan.
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD se-Jawa Tengah 2026 digelar di Grhadika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (18/6/2026). Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi membuka forum itu dengan menekankan pentingnya jangkauan layanan keuangan formal yang merata.
“Akselerasi untuk membentuk ekosistem keuangan inklusif ini penting, karena masih banyak wilayah kabupaten dan kota yang potensinya belum tergali. Termasuk, bagaimana jangkauan layanan keuangan kita bisa meng-cover seluruh wilayah, sampai tingkat kelurahan dan desa,” kata Luthfi.
Baca Juga:
Pinjol Bisa Diakses Diam-diam di Kamar, OJK Libatkan Babinsa
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyoroti betapa mudahnya masyarakat kini mengakses pinjaman ilegal dan judi online tanpa sepengetahuan siapapun. Teknologi, kata dia, justru memperparah masalah ini.
“Sekarang pinjam bisa di kamar sendiri, orang lain tidak tahu, bahkan istri tidak tahu. Tapi itu pinjaman yang ilegal. Orang main judi online juga bisa di kamar sendiri, bahkan tidak hanya masyarakat kalangan bawah, tetapi juga kalangan menengah ke atas,” ungkap Sumarno usai kegiatan.
Untuk menekan praktik tersebut, OJK menggandeng Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna menyebarkan edukasi keuangan hingga desa-desa terpencil. Sumarno menegaskan edukasi perlu dilakukan lebih masif agar warga memahami cara mengakses layanan keuangan yang aman dan terlindungi regulasi.
Ekonomi Jateng Tumbuh 5,89 Persen, Lampaui Nasional
Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo memaparkan data ekonomi yang cukup menggembirakan. Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I 2026 tumbuh 5,89 persen secara tahunan, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,61 persen.
Kredit sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,32 persen. Kredit UMKM menembus Rp206,54 triliun.
Hidayat menyebut TPAKD 2026 akan difokuskan pada lima hal: penguatan pembiayaan produktif sektor pangan, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, perluasan digitalisasi keuangan daerah, penguatan kolaborasi dengan industri jasa keuangan, serta monitoring dan evaluasi berbasis dampak.
“Penguatan pembiayaan produktif pada rantai nilai pangan perlu menjadi fokus bersama, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” kata Hidayat.
Gubernur Luthfi juga menekankan kebutuhan UMKM akan akses kredit mikro yang lebih besar. Banyak pelaku usaha kecil di daerah, kata dia, belum terjangkau layanan pembiayaan formal sehingga rentan terjerat rentenir atau pinjol ilegal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Noor Nugroho turut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap penguatan ekosistem keuangan yang inklusif di Jawa Tengah. Rakorda TPAKD ini menjadi forum konsolidasi seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Tengah dalam menyamakan langkah menangani ketimpangan akses keuangan di daerah.
Editor: Ratna Dewi
