Teras News — Warga Jawa Tengah berpeluang merasakan perbaikan layanan publik lebih cepat tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mempercepat program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari infrastruktur jalan hingga pelayanan dasar.
Perintah itu disampaikan Luthfi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 di Kantor Gubernur, Senin (4/5/2026). Rapat tersebut sekaligus menjadi forum evaluasi kinerja triwulan I 2026.
Jalan Rusak Jadi Prioritas, Anggaran Bisa Ditambah
Pemantapan jalan masuk dalam daftar program yang diminta dipercepat. Luthfi secara khusus menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memetakan wilayah mana saja yang infrastruktur jalannya perlu diperbaiki segera.
Baca Juga:
“Kita kalkulasi daerah-daerah mana yang perlu kita mantapkan kembali. Kalau perlu nanti kita tambah anggaran dalam APBD perubahan, untuk kondisi jalan kita,” kata Luthfi.
Kemungkinan penambahan anggaran jalan lewat APBD Perubahan 2026 membuka pintu bagi sejumlah daerah di Jateng yang selama ini menunggu giliran perbaikan. APBD Perubahan umumnya disahkan pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga realisasi perbaikan masih bisa berjalan sebelum tutup tahun.
Efisiensi dan Tekanan Global Jadi Latar Belakang Evaluasi
Luthfi tak menutup mata soal tekanan eksternal yang membayangi anggaran daerah. Situasi geopolitik global dan tren efisiensi belanja pemerintah menjadi konteks utama evaluasi triwulan ini.
“Banyak yang kita lakukan evaluasi, terutama dalam rangka memandang situasi sekarang, yaitu efisiensi dan dampak global dari dunia internasional. Program-program kita kejar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” tegasnya.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno menambahkan bahwa kondisi ini menuntut kreativitas dari setiap OPD. Ia juga mendorong peningkatan investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bantalan fiskal di tengah tekanan anggaran.
Kinerja OPD Wajib Dikomunikasikan ke Publik
Luthfi juga meminta agar hasil kerja OPD, BUMD, dan BLUD tidak hanya tercatat di laporan internal. Ia menegaskan pentingnya penyampaian kinerja secara terbuka kepada masyarakat. Kolaborasi lintas OPD dan lintas sektor pun diminta terus diperkuat agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan evaluasi triwulan I sudah di tangan, pemerintah provinsi kini memasuki fase akselerasi. Publik, terutama di daerah yang infrastruktur jalannya masih buruk, menunggu realisasi konkret dari instruksi gubernur ini sebelum tahun anggaran 2026 berakhir.
Editor: Ratna Dewi
