Teras News — Enam puluh persen perkebunan kakao di Nusa Tenggara Barat berpusat di satu wilayah: Lombok Utara. Di sana, 4.600 kepala keluarga menggantungkan hidup dari komoditas ini dengan total produksi 1.669 ton biji kering per hektare. Angka itu cukup besar — namun para petaninya masih kesulitan mengakses pembiayaan, belum punya kepastian pasar, dan nyaris tidak tersentuh perlindungan asuransi.
Kondisi itulah yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan kakao sebagai komoditas prioritas pengembangan ekonomi daerah. Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo mengumumkan penetapan ini di Mataram, Minggu.
“Kami menetapkan kakao sebagai komoditas prioritas karena memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rudi.
Baca Juga:
4.600 Keluarga Petani Kakao Lombok Utara Hadapi Tiga Masalah Sekaligus
OJK memetakan tiga tantangan utama yang menghambat petani kakao NTB berkembang. Pertama, akses pembiayaan untuk modal usaha tani masih sangat terbatas. Kedua, belum ada kepastian pasar karena petani kekurangan perusahaan penampung hasil produksi yang bisa menjamin rantai pasok. Ketiga, perlindungan asuransi hampir tidak dikenal di kalangan petani.
Rudi menyebut pemahaman petani terhadap manfaat asuransi masih relatif rendah. Padahal perlindungan itu sangat dibutuhkan untuk menghadapi risiko gagal panen dan gangguan produksi yang bisa mengguncang keberlanjutan usaha mereka.
“Kami juga melibatkan sektor asuransi dalam upaya memperkuat perlindungan usaha petani,” ucap Rudi.
OJK sudah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kelompok petani kakao di Lombok Utara, untuk membangun ekosistem usaha perkebunan yang berkelanjutan.
Kakao NTB Punya Tiga Varietas Unggulan Lokal
NTB sebenarnya bukan pemain baru di sektor kakao. Provinsi ini mulai mengembangkan komoditas tersebut melalui Proyek Pengembangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah (P4D) sejak era 1980-an. Dari proses panjang itu lahir tiga varietas unggulan khas NTB: Ijo Kajuman, Beneng Jomot, dan Inderti DM01.
Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB yang dikutip OJK menunjukkan konsentrasi produksi yang mencolok di Lombok Utara. Dari seluruh lahan kakao di NTB, 60 persennya berada di kabupaten tersebut, menjadikannya pusat produksi sekaligus wilayah dengan risiko paling besar jika ekosistem usaha petani tidak segera diperkuat.
Dengan penetapan kakao sebagai komoditas prioritas, OJK NTB kini mendorong penguatan akses keuangan bagi ribuan keluarga petani yang selama ini bekerja tanpa jaring pengaman finansial yang memadai.
Editor: Ratna Dewi
