Teras News — Minggu (21/6/2026), di tengah gelombang protes publik dan dinamika politik yang kian memanas, Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun melempar seruan terbuka kepada seluruh elite politik Indonesia: sampaikan kritik dengan kepala dingin, bukan dengan cara yang memperkeruh keadaan.
Pernyataan Misbakhun bukan sekadar ajakan umum. Ia secara khusus menyoroti sikap sejumlah elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belakangan gencar mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di ruang publik.
PDIP Dikritik Belum Tawarkan Solusi Nyata
Misbakhun mengakui PDIP berhak menyuarakan kritik. Namun, penilaiannya tajam: sebagian besar kritik yang keluar dari partai berlambang banteng itu belum menawarkan jawaban konkret atas masalah yang disorot.
Baca Juga:
“PDI Perjuangan pernah memiliki pengalaman panjang dalam mengoperasionalkan pemerintahan dan kebijakan negara. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan semestinya lebih matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” kata Misbakhun dalam keterangannya.
Bagi Misbakhun, PDIP bukan partai sembarangan. Dengan rekam jejak panjang memimpin pemerintahan nasional, partai itu seharusnya mampu hadir sebagai penyeimbang yang substantif, bukan sekadar pengeritik tanpa tawaran solusi.
Kritik Tetap Perlu, Tapi Jangan Bikin Keadaan Makin Panas
Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Umum Depinas SOKSI itu memang tidak menolak demokrasi kritik. Justru sebaliknya.
“Kritik itu penting dalam demokrasi agar pemerintah terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi tekanan karena situasi geopolitik saat ini, kritik sebaiknya disampaikan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan cara yang membuat keadaan makin panas, perlu ajakan yang lebih mendinginkan suasana supaya lebih mereda,” ujarnya.
Misbakhun menilai kritik dari elemen manapun, baik dari masyarakat, mahasiswa, tokoh nasional, maupun partai politik, tetap merupakan bagian penting dari kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Setiap masukan, kata dia, perlu dihormati sebagai bentuk kepedulian terhadap arah pembangunan negara.
Program MBG Disebut Bukti Pemerintah Responsif
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur II itu juga membela pemerintah dari tuduhan tidak mau mendengar kritik publik. Ia menunjuk penanganan dugaan penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai contoh konkret respons pemerintah.
“Pemerintah mendengarkan banyak kritik dan masukan, buktinya MBG dilakukan upaya penegakan hukum,” kata Misbakhun.
Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo yang belakangan menjadi sorotan setelah sejumlah dugaan penyelewengan mencuat ke permukaan dan memicu proses hukum.
Pernyataan Misbakhun muncul di tengah situasi politik nasional yang tengah bergejolak, di mana tekanan dari jalanan dan dari dalam parlemen bersamaan menguat. Bagaimana pemerintah dan partai-partai oposisi merespons satu sama lain dalam minggu-minggu ke depan akan menjadi penentu arah iklim politik nasional hingga akhir tahun ini.
Editor: Arif Budiman
