Prabowo di Rapat Paripurna DPR: Ekonomi Pancasila Jadi Dasar Pembangunan Nasional

Teras News — Ekonomi Pancasila kembali ditegaskan sebagai pijakan utama arah pembangunan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bukan sekadar jargon, Prabowo menyebut prinsip itu sebagai mazhab ekonomi yang secara nyata dijalankan pemerintah saat ini, dengan nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa sebagai rohnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5). Di hadapan para anggota dewan, ia menegaskan bahwa kebijakan ekonomi nasional harus berpihak pada rakyat, bukan hanya pada segelintir kelompok.

Prabowo: Pembangunan Bukan untuk Segelintir Pihak

“Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah ekonomi Pancasila,” kata Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan itu menegaskan posisi pemerintah yang ingin membedakan pendekatan ekonominya dari model-model liberal maupun komando yang kerap diperdebatkan selama ini.

Ekonomi Pancasila sendiri merujuk pada konsep ekonomi kerakyatan yang berakar dari sila-sila Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini menekankan peran negara dalam melindungi kepentingan rakyat kecil sekaligus mendorong pertumbuhan yang merata, bukan pertumbuhan yang hanya menguntungkan kelompok berpunya.

Rapat Paripurna pada 20 Mei bukan pilihan tanggal yang biasa. Tanggal itu bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, yang secara historis menandai kebangkitan kesadaran kebangsaan Indonesia pada 1908. Pidato Prabowo dengan demikian memuat pesan yang menempatkan semangat kolektif bangsa sebagai fondasi kebijakan negara.

Keadilan Sosial sebagai Tolok Ukur Kebijakan

Penekanan pada nilai keadilan sosial dan persatuan bangsa dalam pidato itu bukan tanpa konteks. Pemerintahan Prabowo mewarisi berbagai tantangan struktural, mulai dari ketimpangan pendapatan antardaerah, tekanan daya beli masyarakat bawah, hingga perdebatan soal efisiensi belanja negara yang tengah bergulir.

Dengan menegaskan kembali prinsip ekonomi Pancasila di forum setinggi Rapat Paripurna DPR, Prabowo seolah ingin meletakkan tolok ukur yang jelas: setiap kebijakan ekonomi akan diukur dari sejauh mana keberpihakan pada rakyat bisa dibuktikan, bukan hanya dari angka pertumbuhan.

Pidato lengkap Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna tersebut dipublikasikan oleh Sekretariat Kabinet RI pada Rabu (20/5).

Publik kini menanti penjabaran konkret dari mazhab ekonomi Pancasila itu dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, termasuk dalam pembahasan anggaran dan program sosial yang sedang berjalan di DPR.