Teras News — Dua raksasa ekonomi Asia ternyata berbagi pendekatan yang hampir identik dalam menyusun anggaran negara. Delegasi parlemen Tiongkok yang berkunjung ke DPR RI menemukan bahwa mekanisme penganggaran kedua negara berjalan di jalur yang serupa, dari pembahasan kebijakan fiskal hingga penetapan belanja akhir tahun.
Pertemuan itu berlangsung di Ruang Delegasi Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menjadi tuan rumah bagi delegasi parlemen Tiongkok untuk membahas proses penyusunan anggaran di masing-masing negara.
Siklus Anggaran Indonesia dan Tiongkok Nyaris Sama
Wakil Ketua Banggar DPR RI, Wihadi Wiyanto, menyebut temuan itu cukup mengejutkan. “Kita saling bertukar informasi terkait bagaimana proses anggaran itu disusun dari negara masing-masing dan ternyata memang proses siklus anggaran itu hampir sama,” kata Wihadi usai pertemuan.
Baca Juga:
Kesamaan bukan hanya soal prosedur teknis. Kedua negara ternyata juga menjalankan program prioritas yang berdekatan secara substansi, yakni bantuan bagi anak usia dini dan program makan bergizi untuk anak sekolah. Wihadi melihat keselarasan itu sebagai cerminan perhatian serupa terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perlindungan sosial.
Defisit APBN Indonesia Terikat Aturan 3 Persen dari PDB
Pertemuan juga menyentuh isu pengelolaan fiskal dan pengendalian defisit. Wihadi menegaskan Indonesia tidak punya ruang untuk bermain bebas dalam urusan ini. Defisit APBN terikat undang-undang, dengan batas maksimal tiga persen dari produk domestik bruto (PDB).
Angka tiga persen itu bukan sekadar target internal. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebagai pagar fiskal yang wajib dijaga pemerintah setiap tahun anggaran. Konsistensi dalam menjaga batas ini kerap menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan investor dan lembaga pemeringkat internasional terhadap stabilitas keuangan Indonesia.
Kedua Pihak Sepakat Lanjutkan Pertukaran Informasi
Pertemuan ditutup dengan komitmen untuk memperdalam kerja sama. “Kami sepakat untuk terus berkolaborasi dan saling bertukar informasi terkait penyusunan anggaran,” tandas Wihadi.
Forum seperti ini bukan hal baru di DPR. Banggar secara rutin menerima kunjungan delegasi asing sebagai bagian dari diplomasi parlemen, dengan agenda utama berbagi praktik terbaik dalam tata kelola keuangan negara. Pertemuan bilateral semacam ini biasanya juga membuka jalan bagi kerja sama teknis yang lebih konkret di tingkat kementerian atau lembaga terkait.
Ke depan, hasil pertukaran informasi antara Banggar DPR dan parlemen Tiongkok berpotensi memengaruhi cara Indonesia merancang program-program prioritas berikutnya, terutama di sektor perlindungan anak dan gizi yang disebut menjadi titik temu kedua negara dalam pertemuan Selasa kemarin.
Editor: Surya Dharma
