Teras News — Sebanyak 428.900 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah disalurkan ke pasar sejak awal Januari hingga 10 Mei 2026. Angka itu setara lebih dari separuh target tahunan yang ditetapkan pemerintah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, mengonfirmasi angka tersebut di Jakarta, Rabu (14/5). “Realisasi penjualan beras program SPHP beras sejak awal Januari sampai 10 Mei telah mencapai total 428,9 ribu ton,” katanya.
Dari total itu, 221.000 ton merupakan kelanjutan program SPHP 2025 yang diperpanjang pada Januari dan Februari. Sisanya, 207.900 ton, berasal dari program SPHP 2026 yang berjalan mulai Maret.
Baca Juga:
Target 828 Ribu Ton, Bulog Jadi Ujung Tombak Distribusi
Bapanas menugaskan Perum Bulog menyalurkan total 828.000 ton beras SPHP sepanjang 2026. Artinya, realisasi hingga 10 Mei baru menyentuh sekitar 52 persen dari target tahunan.
Penyaluran menjangkau berbagai saluran distribusi: pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih), gerakan pangan murah bersama kementerian dan pemerintah daerah, hingga Jaringan Rumah Pangan Kita (RPK) milik Bulog yang mencakup sekitar 80.000 titik di seluruh Indonesia. Swalayan dan toko modern juga masuk dalam jalur distribusi guna memperluas jangkauan konsumen.
Beras disalurkan dalam kemasan 5 kilogram, dan kini disiapkan pula kemasan 2 kilogram. Kualitasnya masuk kategori beras medium dengan tingkat pecahan sekitar 25 persen dan kadar air 14 persen sesuai standar pemerintah.
Harga Berbeda Tiap Zona, Termahal di Papua dan Maluku
Harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP dibagi tiga zona. Zona 1 mencakup Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, dengan harga Rp12.500 per kilogram. Zona 2 meliputi wilayah Sumatra lainnya, NTT, dan Kalimantan, dijual Rp13.100 per kilogram. Zona 3 mencakup Maluku dan Papua, dengan harga tertinggi Rp13.500 per kilogram.
Perbedaan harga antarzona mencerminkan biaya logistik yang lebih tinggi ke wilayah timur Indonesia, yang selama ini kerap menjadi tantangan distribusi pangan nasional.
Pola Penyaluran 2026 Berubah, Kini Berjalan Sepanjang Tahun
Tahun ini pemerintah mengubah pola distribusi SPHP. Sebelumnya, penyaluran bersifat berkala mengikuti kondisi puncak panen agar harga gabah di tingkat petani tidak tertekan. Kini, penyaluran berjalan sepanjang tahun tanpa jeda.
Perubahan pola ini ditujukan untuk menjaga harga beras di tingkat konsumen tetap stabil, terutama di luar musim panen ketika pasokan cenderung mengetat dan harga rawan merangkak naik.
Di luar program SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan beras. Hingga 8 Mei, bantuan telah menjangkau 10,19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau setara 203.800 ton beras. Sebanyak 19.850 ton di antaranya merupakan kelanjutan program 2025 pada Januari-Februari, sedangkan 184.000 ton sisanya disalurkan sejak Maret dalam program 2026.
Dengan dua jalur intervensi ini, pasar rakyat dan 80.000 titik RPK Bulog menjadi garis terdepan pemerintah dalam menahan laju kenaikan harga beras hingga akhir tahun.
Editor: Surya Dharma
