Kecelakaan Kereta Bekasi Timur, Anggota DPR Kawendra Tuntut Evaluasi Total Sistem Keselamatan Transportasi

Teras News — Kecelakaan kereta di Bekasi Timur kembali mengungkap celah besar dalam sistem keselamatan transportasi nasional. Bukan kali pertama insiden di simpul transportasi padat menelan korban jiwa, dan tekanan dari parlemen pun mulai menguat agar pemerintah tidak berhenti pada respons seremonial.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kawendra Lukistian, tampil dalam Diskusi Forum Dialektika bertema Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional pada Kamis (30/4/2026). Acara itu berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kawendra: Jangan Berhenti pada Belasungkawa

Di forum itu, Kawendra berbicara tegas. Menurutnya, kecelakaan di Bekasi Timur bukan soal satu insiden yang bisa diselesaikan dengan pernyataan simpati. “Tragedi ini harus menjadi alarm keras. Jangan berhenti pada belasungkawa, tetapi harus menjadi momentum evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi kita,” katanya.

Ia menyebut tiga simpul masalah yang perlu dibenahi sekaligus: pengawasan, integrasi antarmoda, dan mitigasi risiko di lapangan. Kawendra menilai selama ini pemerintah cenderung melihat persoalan keselamatan secara parsial, padahal risiko tidak hanya berada pada moda utama seperti kereta api, melainkan juga pada tata kelola kawasan transportasi secara keseluruhan.

Keselamatan Bukan Sekadar Pelengkap Agenda Mobilitas

Kawendra mendorong agar evaluasi pascakecelakaan berorientasi pada perbaikan sistem jangka panjang. Ia menekankan bahwa keselamatan harus menjadi fondasi utama kebijakan transportasi nasional, bukan sekadar pelengkap dari agenda mobilitas.

Transportasi publik, kata Kawendra, merupakan layanan dasar yang menyangkut keselamatan warga negara secara langsung. Negara, menurutnya, tidak boleh terus bersikap reaktif setiap kali tragedi terjadi.

“Keselamatan publik harus ditempatkan sebagai prioritas utama. Ini bukan sekadar soal mobilitas, tetapi soal perlindungan negara terhadap warganya,” tegasnya.

Kawendra berharap insiden Bekasi Timur menjadi titik balik bagi pemerintah untuk mempercepat pembenahan kebijakan transportasi nasional secara terukur dan berorientasi pada keselamatan publik, bukan sekadar respons jangka pendek yang menguap setelah sorotan publik mereda.