Berita

Warga Pinggir Rel Pasar Senen Bakal Dapat Hunian Layak, Seskab Teddy Tinjau Lokasi

12
×

Warga Pinggir Rel Pasar Senen Bakal Dapat Hunian Layak, Seskab Teddy Tinjau Lokasi

Sebarkan artikel ini

Teras News — Ribuan warga yang selama ini bermukim di kawasan pinggir rel kereta api sekitar Stasiun Pasar Senen, Jakarta, akan segera mendapatkan hunian yang lebih layak. Pemerintah mempercepat pembangunan hunian layak di kawasan padat perkotaan itu sebagai bagian dari program penataan permukiman kumuh yang diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun langsung meninjau lokasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai arahan. Kunjungan lapangan itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengeksekusi program yang menyasar warga di kawasan yang selama bertahun-tahun dianggap rawan dan tidak layak huni.

Kawasan Pinggir Rel Pasar Senen Jadi Prioritas

Permukiman di bantaran rel kereta api bukan masalah baru di Jakarta. Kawasan-kawasan seperti sekitar Pasar Senen dikenal padat dengan hunian informal yang berdiri hanya beberapa meter dari lintasan kereta aktif, menimbulkan risiko keselamatan sekaligus menjadi potret kemiskinan perkotaan yang sulit diatasi. Program hunian layak ini menjadi respons langsung pemerintah terhadap kondisi tersebut.

Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pembangunan hunian difokuskan di kawasan sekitar Stasiun Pasar Senen. Program ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas hidup warga di kawasan padat perkotaan.

Penataan Permukiman Kumuh Masuk Agenda Prioritas Prabowo

Penataan kawasan kumuh di perkotaan masuk dalam agenda besar pemerintahan Prabowo sejak awal masa jabatannya. Warga yang tinggal di pinggir rel kereta api selama ini menghadapi ketidakpastian status hunian, keterbatasan akses sanitasi, dan ancaman keselamatan dari lintasan kereta yang beroperasi setiap hari. Dengan adanya program hunian layak ini, mereka diharapkan bisa pindah ke tempat tinggal yang lebih aman dan memiliki fasilitas dasar yang memadai.

Pemerintah belum merinci berapa unit hunian yang akan dibangun maupun jadwal penyelesaian konstruksi. Publik menunggu detail teknis program ini, termasuk mekanisme relokasi warga dan kepastian lahan bagi mereka yang selama ini tidak memiliki sertifikat hunian resmi.

Penulis: Ahmad Fauzan
Editor: Surya Dharma