Teras News — Jalan rusak sepanjang 146,79 kilometer di Ponorogo menjadi perhatian utama DPRD setempat dalam rapat paripurna yang digelar Senin (27/4/2026). Dalam sidang yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, dewan menerbitkan 16 rekomendasi resmi beserta sejumlah catatan strategis.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno, yang memimpin langsung rapat paripurna itu, menyebut kondisi infrastruktur jalan sebagai prioritas yang tidak boleh diabaikan. “Perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan anggaran perbaikan jalan,” tegasnya.
Jalan Rusak 146,79 Km Minta Percepatan Anggaran
Angka 146,79 kilometer bukan angka kecil. Panjang jalan rusak itu setara dengan jarak Ponorogo ke Surabaya, dan kondisi ini dinilai DPRD sebagai persoalan yang membutuhkan respons anggaran yang lebih serius dari pemerintah daerah. Dwi Agus, yang akrab disapa Kang Wi, mendorong eksekutif untuk memprioritaskan percepatan perbaikan dalam rencana kerja tahun berikutnya.
Baca Juga:
Di luar infrastruktur, dewan turut menyoroti pengelolaan sampah. DPRD mendorong optimalisasi berbasis teknologi serta penguatan TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) guna mendukung target pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mrican Baru pun diharapkan dirancang dengan sistem sanitary landfill, metode pengelolaan sampah modern yang meminimalkan dampak lingkungan.
Pendidikan, Kesehatan, dan Bansos Masuk Catatan Kritis
DPRD tidak berhenti di infrastruktur. Sektor pendidikan mendapat catatan soal kebutuhan penguatan platform digital, penataan guru honorer, dan perhatian terhadap insentif guru ngaji serta tenaga pendidik nonformal.
Di bidang kesehatan, Kang Wi menyampaikan tuntutan yang lebih konkret. “Sektor kesehatan, perlu percepatan pelayanan, penurunan angka stunting, serta penyelesaian tunggakan BPJS secara bertahap dan terencana,” ujarnya. Tunggakan BPJS yang belum terselesaikan menjadi salah satu poin yang paling mendesak untuk ditindaklanjuti eksekutif.
Soal bantuan sosial, dewan meminta pemkab memperketat validasi data penerima. “Program-program bantuan sosial harus lebih tepat sasaran,” kata Kang Wi. Penguatan program penanggulangan kemiskinan berbasis data dan perluasan cakupan kepesertaan BPJS juga masuk dalam rekomendasi tertulis dewan.
Plt Bupati Terima Rekomendasi, Akui sebagai Koreksi
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita, yang tercatat sebagai bupati perempuan pertama di kabupaten ini, menyambut seluruh rekomendasi DPRD dengan tangan terbuka. Ia menyebut proses itu sebagai wujud check and balance yang sehat antara legislatif dan eksekutif sebagai mitra sejajar dalam pemerintahan daerah.
“Seluruh masukan akan kami tindak lanjuti sebagai bahan perbaikan kinerja ke depan,” ujar Lisdyarita.
Menurutnya, LKPJ Bupati 2025 disusun berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan menggambarkan capaian kinerja, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang ditempuh sepanjang tahun anggaran tersebut.
Kang Wi menambahkan bahwa dewan secara khusus membentuk panitia khusus untuk menelaah LKPJ ini secara mendalam. “Kami sengaja membentuk panitia khusus yang telah bekerja secara menyeluruh, mendalam, dan objektif dalam membahas pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2025 ini,” ungkapnya.
Seluruh rekomendasi dan catatan strategis dari panitia khusus itu kini resmi diserahkan ke tangan eksekutif. Publik Ponorogo, terutama warga yang selama ini harus melewati jalan berlubang setiap hari, menunggu tindak lanjutnya dalam rencana anggaran yang akan datang.
Editor: Surya Dharma
