Pemerintah Suntik Rp 20 Triliun ke BPJS Kesehatan, Tahun Depan Akan Ditambah Lagi

Teras News — Jakarta — Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 20 triliun ke BPJS Kesehatan tahun ini, dan suntikan serupa dijanjikan kembali pada tahun depan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan komitmen itu dalam forum Economic Update 2026 yang digelar CNBC Indonesia.

Angka Rp 20 triliun itu bukan tanpa alasan. Budi Gunadi menyebut BPJS Kesehatan idealnya menanggung 60 hingga 80 persen belanja kesehatan nasional agar inflasi di sektor ini bisa dikendalikan. Kenyataannya, porsi yang ditanggung BPJS Kesehatan saat ini baru menyentuh 20 persen.

“Karena dia (BPJS Kesehatan) memiliki negotiating power agar inflasi kesehatan tidak naik. Di seluruh dunia inflasi kesehatan naik lebih tinggi dari GDP growth,” kata Budi Gunadi.

Soal tambahan dana tahun depan, Menkes mengakui besarannya belum ditetapkan. “Tahun ini, pemerintah sudah setuju menginjeksi Rp 20 triliun. Tahun depan, nanti akan kita tambahkan lagi tapi ini harus kita hitung sustainability-nya,” paparnya.

Kementerian Kesehatan juga mendorong perombakan struktur iuran BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong royong. Dalam skema yang diusulkan Budi Gunadi, peserta dengan kemampuan ekonomi lebih tinggi diminta membayar premi lebih besar. “Memang yang lebih kaya harus bayar premi lebih mahal dibandingkan yang miskin, supaya bisa terjadi efek gotong royongnya, ya sama lah dengan pajak, yang kaya bayar pajaknya lebih,” kata Budi.

Seiring usulan itu, Menkes meluruskan kesalahpahaman yang masih beredar di masyarakat soal sistem kelas dalam BPJS Kesehatan. “Itu sebabnya nanti kita akan tata lagi BPJS Kesehatan, karena masih banyak orang yang salah berpikir bahwa BPJS itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sebenarnya enggak ada gitu, BPJS Kesehatan itu bener-bener cover 280 juta rakyat Indonesia secara adil. Jadi siapapun, dia kaya atau miskin, kalau dia jatuh kondisi yang gak sehat, dia gak akan jatuh miskin untuk belanja kesehatan karena ada yang cover,” tegasnya.