Teras News — Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebuah pendataan berskala besar yang diharapkan menghasilkan potret nyata kondisi ekonomi masyarakat sebagai pijakan kebijakan pembangunan daerah. Pencanangan itu berlangsung di Lapangan Pancasila Simpang Lima, Kota Semarang, Kamis (18/6/2026).
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi hadir langsung memimpin momen tersebut. Ia menekankan bahwa data yang akurat bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan fondasi nyata bagi setiap keputusan pembangunan di provinsi ini.
Ahmad Luthfi: Data Akurat Jadi Basis Pembangunan Jateng
Ahmad Luthfi menyebut sensus ekonomi sebagai instrumen penting yang tidak bisa diabaikan. “Data akurat jadi basis pembangunan Jateng,” tegasnya di hadapan para peserta yang hadir di Simpang Lima.
Baca Juga:
Acara pencanangan turut dihadiri Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta jajaran BPS se-Jawa Tengah. Kehadiran pejabat pusat dan daerah sekaligus menunjukkan skala koordinasi yang disiapkan untuk mensukseskan pendataan ini.
Sensus Ekonomi, Pendataan Skala Besar Setiap Satu Dekade
Sensus Ekonomi merupakan kegiatan pendataan yang dilaksanakan BPS setiap sepuluh tahun sekali. Tujuannya adalah memotret seluruh aktivitas ekonomi nonpertanian di Indonesia, mulai dari usaha kecil di pasar tradisional hingga perusahaan besar, untuk menghasilkan data yang komprehensif dan mutakhir.
Bagi pelaku usaha di Jawa Tengah, sensus ini berarti petugas BPS akan mendatangi langsung tempat usaha mereka untuk mencatat berbagai informasi. Proses pendataan yang menyentuh lapisan terbawah inilah yang membuat sensus ekonomi berbeda dari survei biasa — cakupannya menyeluruh, tidak memilih-milih skala usaha.
Jawa Tengah sendiri dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah yang besar. Keberhasilan sensus di provinsi ini secara langsung menentukan kualitas data ekonomi nasional yang akan digunakan pemerintah pusat dalam merancang kebijakan.
Dengan pencanangan resmi yang melibatkan gubernur dan kepala daerah, pemerintah Jawa Tengah menaruh harapan besar agar masyarakat dan pelaku usaha menyambut petugas sensus dengan terbuka dan memberikan informasi yang jujur. Kualitas data yang terkumpul sepenuhnya bergantung pada partisipasi warga.
Editor: Ratna Dewi
