Teras News — Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritik pemerintah yang tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa merespons tuntutan mahasiswa yang berdemo di berbagai daerah sejak beberapa waktu terakhir.
“Pemerintah tidak responsif dengan situasi di luaran sana, jadi saya melihatnya itulah situasinya. Kalau seandainya tanggapan dari mahasiswa ataupun elemen masyarakat lainnya tidak diberikan respons yang positif, paling tidak ada dialog dulu secara mendalam dengan perwakilan-perwakilan semua masyarakat sipil yang mengkritik,” kata Bivitri pada Rabu (17/6/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
Mahasiswa Tuntut MBG Dihentikan, Pemerintah Tutup Pintu
Gelombang unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah membawa tuntutan yang beragam. Mereka meminta pemerintah menghentikan MBG dengan alasan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, serta mengakhiri militerisme di ranah sipil.
Baca Juga:
Pemerintah bergeming. Muhammad Qodari dari Badan Komunikasi (Bakom) RI menegaskan MBG tidak bisa dihentikan karena statusnya sebagai janji kampanye Presiden Prabowo Subianto.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” kata Qodari dalam keterangan yang diterima Tribunnews, Rabu (17/6/2026).
Bivitri: Demokrasi Diputuskan Berdasar Kemauan Presiden
Respons pemerintah itu yang memicu kekhawatiran Bivitri soal kualitas demokrasi. Ia menilai situasi yang berkembang mencerminkan demokrasi Indonesia tidak berjalan secara deliberatif, yakni proses pengambilan keputusan yang melibatkan diskusi dan pertimbangan publik secara luas.
“Tapi benar-benar diputuskan berdasarkan apa yang diinginkan oleh terutama Presiden, itu situasi sekarang,” tegasnya.
Bivitri khawatir isu ini akan terus bergulir jika pemerintah tidak membuka ruang dialog yang nyata dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang mengkritik.
Qodari Klaim Efisiensi MBG Hemat Rp 1 Triliun Per Bulan
Qodari mengakui pelaksanaan MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun ia menyebut tantangan bukan alasan untuk menghentikan program yang dinilai penting bagi masyarakat. Pemerintah, katanya, tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan demi perbaikan tata kelola.
Badan Gizi Nasional (BGN) juga mengumumkan efisiensi anggaran melalui penyesuaian skema penghitungan operasional. Qodari menyebut langkah ini merupakan tindak lanjut koordinasi lintas kementerian.
“Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenko Pangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 bulan Rp 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa…” ujar Qodari, tanpa merampungkan proyeksi angka tahunan dalam keterangannya.
Ketegangan antara desakan publik dan sikap pemerintah yang kukuh mempertahankan MBG tampaknya belum menemukan titik temu. Dialog mendalam antara pemerintah dan elemen masyarakat sipil yang diminta Bivitri sejauh ini belum terwujud.
Editor: Surya Dharma
