Teras News — Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas kini mendapat perhatian langsung dari Istana. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Berwawasan Lingkungan dan Edukasi (TPST BLE) di Banyumas, Jawa Tengah, pada Selasa (28/4), melihat langsung bagaimana sampah warga diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi.
TPST BLE bukan sekadar tempat buang sampah. Fasilitas ini dirancang sebagai model pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan prinsip keberlanjutan lingkungan sekaligus menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar — sebuah pendekatan yang dikenal sebagai ekonomi sirkular.
Presiden Saksikan Langsung Proses Pengolahan
Dalam kunjungannya, Prabowo mengamati secara langsung tahapan pengolahan sampah di fasilitas tersebut. Pemerintah menempatkan kunjungan ini sebagai bagian dari dorongan memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memberi nilai tambah bagi warga.
Baca Juga:
Ekonomi sirkular sendiri adalah konsep di mana limbah atau sampah tidak sekadar dibuang, melainkan diolah kembali menjadi bahan baku atau produk baru sehingga siklus ekonomi terus berputar tanpa menghasilkan banyak sisa yang terbuang percuma.
Banyumas sebagai Model Pengelolaan Sampah Nasional
Pemilihan Banyumas sebagai lokasi peninjauan bukan tanpa alasan. TPST BLE di kabupaten ini diposisikan sebagai contoh nyata pengelolaan sampah yang bisa direplikasi di daerah lain di Indonesia.
Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam urusan sampah. Jutaan ton sampah dihasilkan setiap tahun dari rumah tangga, pasar, dan industri, sementara sistem pengelolaan di banyak daerah masih bergantung pada tempat pembuangan akhir konvensional yang kapasitasnya terus menyusut.
Model seperti TPST BLE menawarkan pendekatan berbeda: sampah dipilah, diolah, dan sebagian besar dikembalikan ke siklus produksi. Ini berarti volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan drastis.
Kunjungan Presiden Prabowo ke Banyumas pada Selasa (28/4) menegaskan bahwa pengelolaan sampah masuk dalam agenda prioritas pemerintah pusat, sekaligus memberi sinyal kepada pemerintah daerah lain untuk mulai bergerak ke arah sistem serupa.
Editor: Arif Budiman
