Teras News — Generasi muda Indonesia tumbuh di tengah cuaca yang semakin tidak bisa diprediksi, musim hujan yang bergeser, dan suhu yang terus meningkat. Namun di ruang kelas, mereka justru jarang diajak memahami mengapa dunia berubah secepat ini, dan apa peran mereka di dalamnya.
Itulah kekhawatiran yang kini mendorong munculnya desakan agar kurikulum pendidikan nasional benar-benar memasukkan dimensi ekologis, bukan sekadar lewat pelajaran IPA atau kegiatan menanam pohon di hari lingkungan hidup. Para pengamat dan pemerhati pendidikan menyebut perlunya “kurikulum hijau” yang menyentuh cara berpikir, bukan sekadar hafalan fakta.
Sekolah Masih Perlakukan Iklim sebagai Tema Sampingan
Selama ini, isu krisis iklim di sekolah kerap muncul dalam bentuk kampanye hemat energi, kegiatan bersih-bersih lingkungan, atau proyek menanam pohon yang ramai di awal lalu terlupakan. Semua aktivitas itu tidak salah. Tapi berhenti di sana.
Baca Juga:
Seorang siswa bisa saja hafal proses fotosintesis dari buku pelajaran, tapi tidak pernah diajarkan mengapa luas hutan Indonesia terus menyusut setiap tahunnya. Mereka bisa menghafal jenis-jenis bencana meteorologi, tapi tidak diajak memahami mengapa kelompok miskin selalu paling rentan ketika bencana itu datang. Mereka diajarkan membuang sampah pada tempatnya, tetapi tidak diajak bertanya mengapa model pembangunan terus menghasilkan limbah, emisi, dan ketimpangan ekologis.
Inilah yang dinilai sebagai kekosongan besar dalam sistem pendidikan kita saat ini.
IPCC: Krisis Iklim Berkelindan dengan Kemiskinan hingga Konflik Sosial
Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC), badan ilmiah di bawah PBB, sudah lama menegaskan bahwa dampak perubahan iklim tidak berdiri sendiri. Krisis iklim berkelindan dengan hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi ekosistem, urbanisasi yang pesat, ketimpangan sosial-ekonomi, serta pola konsumsi sumber daya yang tidak berkelanjutan.
Artinya, iklim bukan cuma soal cuaca. Ia menyentuh pangan, kesehatan, kemiskinan, migrasi, tata kota, energi, dan konflik sosial. Ketika kurikulum pendidikan memperlakukan lingkungan sebagai isu pinggiran, sekolah pada dasarnya sedang menutup mata terhadap realita yang akan dihadapi anak didiknya kelak.
UNESCO Sudah Bergerak, Indonesia Perlu Ikut
Di tingkat global, UNESCO telah menginisiasi peluncuran pedoman menghijaukan pendidikan di sekolah sebagai respons atas urgensi yang sama. Pedoman itu mendorong agar pendidikan tidak hanya menyiapkan siswa untuk pasar kerja, tapi juga membekali mereka untuk hidup di tengah ketidakpastian iklim yang makin nyata.
Bagi Indonesia, tekanan ini terasa relevan. Negara kepulauan dengan ribuan komunitas pesisir, daerah rawan banjir, dan kawasan pertanian yang bergantung pada pola curah hujan ini punya alasan lebih kuat dari negara mana pun untuk mendidik generasi mudanya tentang perubahan iklim secara serius dan mendalam.
Kurikulum hijau bukan berarti menghapus mata pelajaran yang ada. Ia adalah cara mengintegrasikan perspektif ekologis ke dalam berbagai disiplin ilmu, dari IPS hingga ekonomi, dari sains hingga seni. Sehingga ketika seorang anak melihat sungai yang kotor di depan rumahnya, ia tidak hanya tahu bahwa itu masalah, tapi juga paham kenapa itu terjadi dan apa yang bisa ia ubah.
Sejauh ini belum ada kebijakan resmi dari Kemendikbud yang secara eksplisit mewajibkan integrasi kurikulum berbasis krisis iklim di seluruh jenjang pendidikan. Desakan untuk bergerak ke arah itu kian kencang, terutama dari komunitas pendidikan dan lingkungan yang melihat jarak yang terlalu jauh antara kondisi dunia nyata dengan apa yang diajarkan di kelas.
Editor: Ratna Dewi
